VIRAL KALTIM, KUTIM- Kebijakan tentang pemberian sembako kepada warga akibat dari yang ditimbulkan oleh Covid-19 harus betul- betul menggunakan data base yang akurat.
Pengambilan data harus terintegrasi dalam terkoordinasi lintas OPD bahkan sampai ke tingkat desa hingga RT. Ini tentu menghindari tumpang tindih atas penerima PKH dan bantuan sosial lainnya.
Yang harus dipahami bahwa dampak dari Virus Corona ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Oleh karena itu, jangan sampai kebijakan ini tidak menggunakan data Base yang valid. Karena hal itu akan memunculkan kecemburuan diantara masyarakat.”Indikator yang digunakan dalam penentuan kriteria harus transparan dan akuntable,”ujar Agusriansyah.
Anggota DPRD dari Partai PKS dua periode dari dapil Sangsaka ini sangat mengapresiasi dan mendukung program kebijakan ini. Mengingat, penyebaran Virus Corona ini sangat terimplikasi terhadap pendapatan masyarakat.
“Kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan dengan sebaik-baiknya,”kata Anggota DPRD lulusan terbaik dari Magister Kebijakan Publik Unmul itu. (dy/akr/adv)
