VIRALKALTIM, SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait alokasi dana sebesar Rp250 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT).
Program tersebut merupakan salah satu dari 50 program unggulan ARMY yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat lingkungan masyarakat.
Menurut Akbar Tanjung, program dana Rp250 juta per RT merupakan langkah positif pemerintah dalam memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Namun, dirinya mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut benar-benar mengacu pada usulan dan aspirasi warga, bukan sekadar menjalankan kegiatan yang tidak menjadi prioritas masyarakat.
“Program ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Tetapi yang paling penting, penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan dan usulan masyarakat. Ketua RT bersama warga harus dilibatkan dalam menentukan program prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Dengan adanya musyawarah di tingkat RT, setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata.
Akbar juga berharap pemerintah dapat memberikan pendampingan serta petunjuk teknis yang jelas kepada setiap RT, sehingga pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
“Jangan sampai anggaran yang cukup besar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Perlu perencanaan yang matang, transparansi, serta pengawasan bersama agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap program Rp250 juta per RT dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, mendukung kegiatan sosial, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Harapan kita, program ini bukan hanya sebatas penyaluran anggaran, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Biarkan warga menyampaikan apa yang paling mereka butuhkan, sehingga pembangunan benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat,” tutup Akbar.(adv/dy)
