VIRALKALTIM, SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, yang bertugas di Komisi B bidang Kehutanan, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), terlebih saat memasuki musim kemarau.
Menurut Akbar, kondisi cuaca panas dan kering pada musim kemarau dapat menyebabkan api dengan mudah menyebar dan sulit dikendalikan.
Pembakaran lahan yang awalnya dianggap kecil untuk membersihkan kebun atau membuka lahan berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar yang mengancam lingkungan dan permukiman warga.
Ia mengingatkan, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, serta perekonomian.
” Saya mengimbau seluruh masyarakat Kutai Timur agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apalagi saat musim kemarau, api sangat mudah menjalar dan bisa menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Mari kita bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan agar tetap lestari,” imbaunya.
Akbar juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola lahan dengan menggunakan cara-cara yang aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait, pemerintah kecamatan, desa, aparat keamanan, serta masyarakat dapat meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran.
Akbar turut mengingatkan bahwa pembakaran hutan dan lahan bukan hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Sementara itu, Pasal 108 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diharapkan memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban bersama dan pembakaran lahan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.(adv/dy)
