VIRALKALTIM,KUTIM- Menurut Ketua Komisi C DPRD Kutim Sayid Anjas, Pemkab tak boleh beralasan bahwa tidak ada anggaran lalu tidak melayani masyarakat. Karena itu salah.
Karena sebenarnya, kalau SKP kreatif cari anggaran untuk membiayai program mereka, pasti ada. Terutama pembinaan nelayan, itu bisa jalan meskipun dengan anggaran yang kecil.
Khusus dengan dinas kelautan, Anjas mengatakan, minimnya anggaran di sana, karena kewenangannya memang sudah banyak ditarik ke pemprov, sesuai dengan UU 23.
[penci_related_posts taxonomies=”undefined” title=”Baca Juga :” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]
Dalam kondisi itu, Pemkab tidak mungkin tetap memberikan anggaran. Meskipun, di sisi lain memang masih ada kewenangan kecil-kecil yang dimiliki seperti perikanan air tawar, TPI dan lainnya, pembenikahan ikan
“Jadi kalau menyangkut anggaran, maka masyarakat harus mengerti kalau keuangan lagi defisit. Karena itu dinas instansi yang tidak kebagian anggaran harus kreatif mencari angaran untuk melaksanakan programnya,” katanya. (Jok/Adv)
