VIRALKALTIM– Komisi C DPRD Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan jalan antar-kecamatan, dalam pembahasan APBD 2026.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi C, Kari Palimbong, yang menilai kebutuhan akan konektivitas semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Menurut Kari, infrastruktur jalan selama ini menjadi sektor yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat saat dirinya melakukan reses.
“Keluhan soal jalan rusak hampir muncul di setiap titik reses. Ini artinya kebutuhan masyarakat memang sangat mendesak,” ujarnya.
Karena itu, Komisi C mendorong agar porsi anggaran untuk sektor ini dapat ditingkatkan secara signifikan pada tahun anggaran mendatang.
Ia menjelaskan, Komisi C memiliki peran strategis dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja OPD mitra, khususnya Dinas PUPR. Setiap progres pembangunan, termasuk kualitas pengerjaan kontraktor, terus dipantau agar sesuai spesifikasi.
“Kami bukan hanya menerima laporan, tapi juga turun langsung jika diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tidak mengecewakan,” jelas Kari.
Dalam pembahasan KUAPPAS 2026, Kari menyebut terdapat sejumlah proyek prioritas yang masuk skema multiyears, termasuk penguatan infrastruktur dasar. Dari berbagai program, kebutuhan peningkatan jalan menjadi fokus karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau konektivitas antarkecamatan lancar, distribusi barang dan mobilitas warga juga semakin efisien,” tambahnya.
Meski begitu, Kari menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan perencanaan yang matang. Ia menilai sejumlah hambatan sebelumnya muncul akibat keterlambatan proses administrasi.
“Kalau pembahasan cepat dan eksekusi anggaran cepat, maka realisasi fisik juga akan lebih optimal,” katanya.
Selain soal jalan, Kari juga menyinggung program pengembangan layanan air bersih yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui skema multiyears 2026–2028. Ia berharap program ini dapat segera dieksekusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di beberapa kecamatan yang masih kekurangan akses air bersih.
Dalam hal transparansi anggaran, Komisi C memastikan seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan program diawasi secara ketat. Evaluasi dilakukan bersama OPD untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Kari menutup dengan menyampaikan harapannya agar seluruh rencana pembangunan di 2026 sejalan dengan visi pemerintah daerah.
“Kami ingin akselerasi ini benar-benar terasa oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah pondasi kemajuan Kutim ke depan,” pungkasnya.(dy)
