VIRALKALTIM– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Bagian Perekenomian Setkab Kutim menggelar rapat koordinasi antar instansi dalam pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Kutim.
Rapat koordinasi dibuka oleh Kabag Prekonomian Vita Nurhasanah mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seskab Kutim di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim.
Pada kesempatan itu, Kabag Perekonomian Setkab Kutim Vita Nurhasanah mengatakan bahwa di zaman globalisasi seperti saat ini dituntut inovasi pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas. Puskesmas dan unit kesehatan lainnya adalah garda terdepan dan cerminan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang kesehatan.
“Sebagai fasilitas pelayanan publik dituntut responsif dan harus semakin meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diperlukan suatu pola yang akan bisa membantu fasilitas kesehatan melakukan pelayanan secara optimal,” jelasnya dihadapan
Pemateri Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator BLUD Provinsi Kaltim Mujiono dan para peserta Rakor.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tantangan pelayanan kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan pola penyakit dan perkembangan ilmu kedokteran menuntut layanan kesehatan harus cepat merespon segala permasalahan yang ada di wilayah kerjanya.
“Semoga dengan menerapkan BLUD di fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan semakin baik serta bisa lebih fleksibel dan bisa mengatasi permasalahan kesehatan secara cepat dan tepat,” harapnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bhawa hadirnya BLUD merupakan upaya dalam mewujudkan prinsip “Good and Clean Government” sehingga segala bentuk pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik, berkesinambungan dan mampu berdaya saing di tengah tuntutan perkembangan zaman serba modern.
“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang BLUD, pemerintah daerah diperbolehkan untuk membuat “Enterprising The Government” yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam implementasi BLUD bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD kita, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” urainya.
Terakhir, ia berharap kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperoleh berbagai informasi yang nantinya dapat diterapkan pada unit kerja masing-masing.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para peserta dalam penerapan BLUD yang optimal,” tutupnya. (adv/fj)
