VIRALKALTM – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali meraih prestasi terbaik dengan mendapatkan penghargaan dari Provinsi Kaltim sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya Tahun 2023.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim Aisyah saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai memimpin Rapat Penyusunan Aksi Daerah (RPAD) KLA di Ruang Rapat Kantor Bappeda.
“Ini merupakan prestasi semua jajaran, bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh jajaran OPD dan masyarakat Kutim, sehingga Kutim layak untuk menjadi KLA kategori Tingkat Nindya,” kata Aisyah didampingi Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rita Winarn.
Sebetulnya, kata Aisyah tahun 2023 ini pihaknya menargetkan kategori Madya, tapi alhamdulillah Pemprov Kaltim juga telah memberikan penilaian secara administrasi, untuk Kutim mendapatkan Nindya dengan nilai 700 dari 24 indikator/kluster yang harus dipenuhi dengan nilai 1.000 di antaranya dunia usaha, masyarakat, sekolah ramah anak, forum anak dan lainnya.
“Jadi, didalam RAD hari ini kita membuat perencanaan untuk waktu lima tahun ke depan. Misalnya tahun ini kita dapat Nindya, lalu tahun depan itu apa sampai lima tahun mendatang,” urainya.
Sementara itu, Sumadi salah seorang dari Fasilitator KLA Kaltim menyebutkan, hari ini akan menyiapkan rencana aksi. Karena KLA ini tahapannya dari Pratama, Madya, Nindya, Utama sampai dengan Kabupaten Layak Anak ( KLA) atau lima tahapan. Untuk masing-masing tahapan itu harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dan untuk KLA ada lima klaster dengan 24 Indikator
“Jadi hari ini rapat untuk bisa mencapai indikator-per indikator itu melalui apa yang disebut RAD. Jadi untuk masing-masing daerah membuat aksi tertentu dimana rencana aksi ini akan disesuaikan dengan kondisi daerahnya,” kata dia
Sumadi mencontohkan di satu daerah masih di kategori Pratama. Untuk Pratama biasanya akan mencapai pada tahapan yang lebih atas lagi itu pada Madya. Akan tetapi khusus untuk Kutim ini ada satu lompatan yang, seharusnya dari Pratama itu ke Madya dulu. Tapi penilaian sementara dari Provinsi Kaltim sudah mencapai pada Nindya atau pada tahapan yang ketiga.
Pada tahapan ketiga nanti akan dinilai kembali oleh Kementerian PPDT Pusat apakah memang betul apa yang sudah dicapai Kutim bisa bertahan pada tahapan Nindya itu nanti akan dilihat dari realitas dengan bukti-bukti yang menunjang bisa terpenuhi
“Kalau semuanya bisa terpenuhi maka Kutim akan terjadi lompatan di dalam meraih penghargaan KLA dimana dari Pratama langsung ke Nindya, melompat satu tahapan,” ucapnya.
Selanjutnya, karena untuk sebuah daerah dalam mencapai KLA butuh waktu yang cukup lama. Karena ada satu daerah sudah lima tahun bahkan delapan tahun masih Pratama. untuk mencapai tahapan, pratama ini diangka 501 ke angka 600, kemudian Madya dari 601-sampai 700. Nindya diangka 701 – sampai 800 dan Utama dari 801 sampai 900 serta untuk KLA itu dari angka 901 sampai 1.000.
“Nanti seandainya sudah ada KLA di Kaltim bukan berarti tidak ada anak juga, kan kalau 901 kemungkinan masih ada masalah sekitar 9. Kalau saya melihat di Kutim dari sisi kekompakan semua dinas instansi luar biasa”, sebutnya
Agar Kutim bisa naik tingkat dari Nindya, harus mempelajari beberapa kekurangan yang ada.
Sumadi mencontohkan, misalnya kluster kelembagaan dan belum adanya Peraturan Daerah ( Perda) Perlindungan Anak, dan Pelatihan Konvensi Hak Anak
Perda Perlindungan Anak ini tegas Sumadi, harus dan wajib dipenuhi kalau ingin ditingkatkan. Kemudian dari aspek pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi semua Dinas sebagai pelaksana, petugas puskesmas, guru, termasuk Media apakah sudah terlatih KHA atau belum, Ini juga wajib dilaksanakan.
“Wartawan juga wajib mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak. Wartawan harus memahami hak-hak anak, sehingga didalam peliputan kalau sudah memahami hak anak justru yang tidak merugikan hak anak”jelas Sumadi yang juga Dosen Universitas Mulawarman Samarinda.
Rapat Penyusunan Aksi Daerah ( RAD) Kabupaten Layak anak dihadiri sejumlah OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup, TP PKK Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kominfo Perstik, Kemenag, Dispar, Disdukcapil, BNK, Polres.
“Intinya didalam memenuhi Indikator kabupaten layak anak ( KLA) memang masing-masing dinas instansi, keterlibatan forum anak, keterlibatan wartawan, dunia usai dan LSM itu harus tercatat dna dimunculkan dari menjadi bagian kontribusi yang akan menilai menjadi penilaian didalam memenuhi indikator-indikator yang ada”kata Sumadi (adv/ad)
