VIRALKALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mendorong penguatan regulasi penggunaan anggaran sekaligus peningkatan peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua hal tersebut dinilai penting untuk mendukung penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki jangkauan pelayanan cukup luas.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyebut persoalan regulasi masih menjadi salah satu hal yang perlu dibahas lebih jauh. Sebab, terdapat pembagian kewenangan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang perlu diperjelas dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan aturan yang memberikan kepastian dalam penggunaan anggaran ketika terjadi kebakaran. Pembahasan tersebut diperlukan agar instansi terkait memiliki dasar yang jelas dalam menjalankan penanganan di lapangan tanpa terkendala persoalan administrasi.
“Regulasi yang memudahkan kita untuk menggunakan dana itu untuk penanganan hal-hal tersebut. Itu perlu disiapkan di luar dari BTT tadi,” ujar Jimmi.
Ia menjelaskan, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan persyaratan status bencana. Kondisi itu membuat pemerintah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif agar penanganan karhutla tetap dapat didukung melalui mekanisme anggaran yang sesuai ketentuan.
Selain pembenahan regulasi, Jimmi juga menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa. Posko yang telah tersedia di desa perlu dioptimalkan, termasuk melibatkan pos keamanan lingkungan (pos kamling) untuk membantu menjaga kondisi wilayah masing-masing.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengenali potensi kebakaran lebih awal sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih besar. Pengawasan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kepedulian warga setempat.
“Yang paling penting tetap menekankan kepada masyarakat, kesadaran masyarakat yang paling penting,” katanya.
Jimmi menilai, upaya pencegahan perlu dibangun melalui kebiasaan masyarakat menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Peran posko desa dan pos kamling diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lingkungan permukiman maupun kawasan sekitar hutan.
Melalui pembahasan di tingkat Forkopimda, DPRD berharap penguatan aturan anggaran dan kesiapsiagaan masyarakat dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, penanganan karhutla di Kutai Timur tidak hanya bergantung pada respons petugas ketika kebakaran terjadi, tetapi juga ditopang sistem pencegahan yang lebih siap hingga tingkat desa.(adv/mei)


















