VIRALKALTIM– Mediasi antara masyarakat Rantau Pulung dan PT NIKP yang difasilitasi DPRD Kutai Timur mulai menemukan titik terang. Sejumlah persoalan telah mengerucut pada kesepakatan, meski penyelesaian sengketa lahan masih membutuhkan pencocokan dokumen dan data dari kedua belah pihak.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan persoalan utama yang perlu dituntaskan berkaitan dengan kejelasan peta lahan, titik koordinat, serta identitas masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan. Data tersebut harus dicocokkan dengan dokumen perusahaan agar tidak terjadi perbedaan klaim atas lahan.
Proses verifikasi nantinya melibatkan sejumlah instansi, di antaranya ATR/BPN, dinas yang membidangi perkebunan, tata ruang, serta Dinas Transmigrasi. Keterlibatan instansi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian perizinan perusahaan dengan ketentuan penggunaan lahan di kawasan transmigrasi.
Jimmi menyebut PT NIKP memiliki IUPK sejak 2007 yang hingga kini masih berlaku. Namun, aktivitas perusahaan di wilayah transmigrasi menjadi persoalan tersendiri yang perlu dipastikan melalui keterangan instansi berwenang. Hasil pemeriksaan akan menentukan ruang operasional perusahaan selama proses penyelesaian hak masyarakat berlangsung.
“Kalau menurut IUPK, perusahaan masih boleh melakukan aktivitas. Tapi kita mau lihat keterangan dari Disnakertrans seperti apa aturan transmigrasi itu, karena ini masuk wilayah transmigrasi,” jelas Jimmi.
Di sisi lain, perusahaan diminta menuntaskan kewajiban yang berkaitan dengan hak masyarakat, termasuk persoalan pembebasan lahan. Jimmi menyampaikan perusahaan telah menyatakan kesediaannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pembenahan dokumen internal juga diperlukan karena terdapat riwayat pergantian manajemen dan keterkaitan sejumlah perusahaan dalam pengelolaan wilayah tersebut.
Koordinator Aliansi Rantau Pulung Menggugat, Dahlan, menyambut perkembangan mediasi tersebut. Ia menyebut pihak perusahaan mulai mengakui adanya kekeliruan dalam proses sebelumnya, yang diduga berkaitan dengan pergantian pengelolaan dari PT INKAP kepada PT Gawi Plantation.
“Pihak perusahaan juga sudah mengiyakan atau mengakui bahwa itu adalah sebuah kekeliruan masa lalu. Barangkali karena ada pergantian manajemen, dari PT INKAP kepada PT Gawi Plantation,” ungkap Dahlan.
Menurut Dahlan, pengakuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjuangan masyarakat. Ia berharap persoalan yang selama ini diperjuangkan kelompok tani di Rantau Pulung dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, masyarakat masih membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk melengkapi pemetaan lahan dan koordinat. Jimmi berharap proses tersebut berjalan melalui mediasi, sehingga hak warga dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada persoalan hukum.(adv/mei)


















