VIRALKALTIM – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, belum menarik investor setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019.
Padahal, saat peresmian Jokowi menyebut KEK Maloy bisa menarik investasi mencapai Rp 37 triliun.
Direktur Utama Perusda Kaltim Melati Bhakti Sakti (MBS) Agus Dwitarto sebagai pengelola KEK Maloy mengatakan, fasilitas pendukung seperti listrik dan air yang belum terpenuhi menjadi alasan investor enggan menanamkan modal.
![DPRD Minta Serius Tangani Pelabuhan KEK Maloy dan Kudungga WhatsApp Image 2024 07 29 at 21.14.32 1](https://i0.wp.com/viralkaltim.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-07-29-at-21.14.32-1.jpeg?ssl=1)
![DPRD Minta Serius Tangani Pelabuhan KEK Maloy dan Kudungga WhatsApp Image 2024 07 29 at 21.14.32](https://i0.wp.com/viralkaltim.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-07-29-at-21.14.32.jpeg?ssl=1)
Pun begitu dengan pelabuhan Kudungga eks Pelabuhan Kenyamukan. Padahal, Pelabuhan KEK Maloy dan Pelabuhan Kudungga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perekonomian dan distribusi di Kutim.
Anggota DPRD Kutim, Jimmy mengusulkan agar pemerintah daerah, DPRD Kutim, dan stakeholder terkait bekerja sama dalam merancang strategi dan kebijakan pengembangan transportasi laut.
Demi menunjang dan memaksimalkan penggunaan Pelabuhan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
“Harapannya akan adanya lembaga atau Badan Usaha Pemerintah Daerah (BUPD) yang khusus menangani bidang usaha transportasi laut di Kutim, “harapnya.
Hal ini dianggapnya penting untuk memaksimalkan fungsi dua pelabuhan besar di Kutai Timur, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan Pelabuhan Kenyamukan.
Menurut Jimmy, pembentukan lembaga khusus ini bertujuan untuk meningkatkan potensi transportasi laut di Kutim yang saat ini belum dioptimalkan secara maksimal. Dengan adanya lembaga khusus ini, diharapkan bisa memberikan solusi terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan dua pelabuhan tersebut.
“Perlu ada lembaga, badan usaha lagi yang profesinya di bidang transportasi kelautan, nah itu yang perlu di desak supaya bisa terwujud secepatnya,” tegasnya.
Jimmy juga menjelaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian di Kutim baik dalam hal distribusi barang dan jasa maupun konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan usulan pembentukan lembaga ini secara serius,” katanya. (adv)