VIRALKALTIM — Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengaku sampai saat ini pemerintah daerah (Pemda) Kutim belum menyiapkan anggaran khusus untuk makan bergizi gratis (MBG).
Alasannya, Pemkab bersama DPRD Kutim baru saja mendiskusikan peruntukan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). Belum lagi, kata Jimmi, realisasi MBG ini adalah program pusat.
“Sekarang kan kita sudah bahas APBD. Jadi kalau rencana anggaran untuk MBG saya rasa belum ada. Apalagi ini juga program pusat,” ucap Jimmi Senin, ( 4/7/2025).
Namun, Jimmi memprediksi, kemungkinan jika memang ada rencana sumbangan APBD bagi program MBG, akan dimaksimalkan dalam anggaran tahun 2026.
“2026 sudah. Sama-sama kita rencanakan untuk bisa dieksekusi juga oleh pemerintah,” tandasnya.
Lebih lanjut, politisi PKS itu mengatakan untuk sementara ini penggunaan bangunan sebagai wadah dapur umum MBG tetap harus disiapkan. Dan itu bukan masalah.
“Itu tidak masalah kalau mau dijadikan dapur umum. Tapi sepertinya pemerintah belum ada pembahasan ke sana, berhubung program ini memang baru-baru sekali pembahasannya di Kutim,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang lebih dulu melaksanakan MBG sudah melakukan gotong royong membangun dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk MBG.
Pernyataan itu disampaikan AKM Tingkat III Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kaltim, Kombes Pol Yudhi Suharyadi, dalam rapat grup discussion penyelenggaraan SPPG Polres Kutim, Senin 4 Agustus 2025.
Dia mengatakan, bahwa di Kutai Barat (Kubar), bangunan SPPG adalah bangunan Pemda yang kosong dan diubah menjadi dapur SPPG dengan peralatan dari sumbangan swasta.
Sementara di Penajam, bangunan SPPG berasal dari salah satu gedung di Polres yang dialihkan, dan peralatannya berasal dari Pemda.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kepala daerah yang APBD di wilayahnya memiliki kemampuan lebih, bakal menyumbangkan anggarannya untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Bagi daerah yang tidak mampu, kata Dadan, pemerintah pusat tidak memaksakan mereka untuk ikut menyumbang.
“Pada intinya kami sudah sampaikan untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Nanti Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan,” ujar Dadan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 28 Februari 2025 lalu.
Adapun bagi daerah seperti Jawa Timur (Jatim) yang menyiapkan Rp 700 miliar, Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar, diarahkan bukan untuk makan bergizinya, namun untuk penyiapan infrastruktur dan rantai pasoknya.
Dadan mengatakan, daerah memiliki tiga peran dalam makan bergizi gratis. Pertama, menyiapkan infrastruktur.
Lalu yang kedua, meningkatkan atau membina petani, peternak, nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi.
“Ketiga, bersama-sama BGN melakukan pendampingan, terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” tandasnya. (*)
