VIRALKALTIM– Anggota DPRD Kutim dari Partai Golkar Maswar menanggapi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun 2023.
“Fraksi Golkar memberikan catatan terhadap kinerja APBD TA 2023 berdasarkan laporan realisasi anggaran. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan realisasi yang besar namun rasio presentase realisasi PAD sebesar 44% menunjukkan masih belum tercapainya target,” ujarnya Maswar.
Fraksi Golkar juga mengingatkan tentang pentingnya pengawasan terhadap belanja modal dan program Multiyears Contract (MYC).
“Program lanjutan Multiyears Contract (MYC) yang sedang berjalan hendaknya dapat dilakukan akselerasi atau percepatan penyelesaian infrastruktur sesuai skema yang telah disetujui dan ditetapkan,” katanya.
Mereka juga menekankan manajemen aset daerah yang lebih baik. “Jumlah aset daerah yang sangat besar mencapai Rp 18 triliun hendaknya tata kelola atau manajemen aset dijalankan dengan optimal mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pemeliharaan yang dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga mengajukan permohonan agar pembahasan Ranperda ini dapat segera dilaksanakan dan diakhiri paling lambat bulan Juni, serta berharap masukan mereka dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengungkapkan pandangan mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Maswar, SE, juru bicara fraksi tersebut, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah dalam sidang Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Joni, Kamis (13/06/2024).(adv/su)
