VIRALKALTIM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim memperkuat komitmen pemenuhan hak anak terlantar melalui penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memastikan anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta kepastian identitas.
Kegiatan penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, pemenuhan hak anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh berhenti sebatas komitmen di atas kertas. Menurutnya, setiap persoalan sosial harus memiliki penanggung jawab, langkah penyelesaian, serta target waktu yang jelas.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi masyarakat yang membutuhkan perhatian, khususnya anak-anak dan perempuan.
Rudy menyoroti masih adanya masyarakat di kawasan perkebunan yang menghadapi keterbatasan akses listrik, pendidikan, infrastruktur, hingga kepemilikan identitas. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama pemerintah daerah untuk segera ditangani.
“Setiap persoalan ini harus beres. Siapa penanggung jawabnya, apa langkah penyelesaiannya, dan kapan target penyelesaiannya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak terlantar di Kutim.
Ia menyebutkan, sebagian anak terlantar saat ini sudah mendapatkan pendampingan melalui panti asuhan maupun panti sosial. Namun, menurutnya, masih diperlukan langkah lebih lanjut terkait pelaksanaan perwalian oleh pemerintah daerah bersama Kejaksaan Negeri.
“Yang sudah kita tandatangani tadi menjadi persiapan. Selanjutnya, kita akan menyiapkan tindak lanjut di daerah, termasuk bagaimana perwalian terhadap anak-anak terlantar ini dapat dilaksanakan,” jelas Ardiansyah.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kutim diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar perlindungan anak terlantar tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pendampingan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.(adv/hb)


















