VIRALKALTIM– Realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk 10 kabupaten/kota pada tahun 2023, telah tercapai seratus persen.
Capaian sempurna itu, disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Fahmi Prima Laksana saat Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik beberapa waktu lalu.
Pemprov Kaltim mengalokasikan bantuan keuangan untuk 10 kabupaten/kota dengan pagu total sebesar Rp1,197 triliun.
Bantuan keuangan tersebut terbagi menjadi dua, yakni bankeu spesifik dan bankeu nonspesifik. Alokasi bankeu spesifik senilai Rp 52,54 miliar dan bankeu nonspesifik sebesar Rp 1,44 triliun.
“Seluruh bantuan keuangan spesifik dan nonspesifik tahun anggaran 2023 pada Triwulan IV, telah ditransferkan 100 persen kepada masing-masing kabupaten/kota,” ungkap Fahmi melaporkan progress Bankeu kepada Pj Gubernur Kaltim.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik pun memuji realisasi Bankeu yang mencapai angka sempurna seratus persen. Ia juga memuji sikap profesional Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana yang sempat berseteru dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Saya rasa Pak Fahmi ini cukup bijaksana dalam menyikapi masalah. Begitu lah kita dalam memimpin, harus profesional dengan mengedepankan solusi dan kepentingan bersama,” ucap Akmal Malik.
Terlepas dari permasalahan yang sempat terjadi, faktanya Kota Samarinda merupakan penerima Bankeu tertinggi dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 354,4 miliar. Terdiri dari bankeu spesifik Rp 700 juta dan bankeu nonspesifik Rp 353,7 miliar.
Secara rinci, alokasi bankeu untuk kabupaten/kota se-Kaltim di antaranya sebagai berikut:
Kabupaten Kutai Barat total bankeu Rp 38 miliar, dengan rincian bankeu spesifik Rp 10,9 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 27,1 miliar.
Kabupaten Kutai Kartanegara total bankeu Rp 38,1 miliar. Rinciannya, bankeu spesifik Rp 11,1 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 27 miliar.
Kabupaten Mahakam Ulu total bankeu Rp 38,4 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 3,4 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 35 miliar.
Kota Bontang total bankeu Rp 58,8 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 300 juta dan bankeu nonspesifik Rp 58,5 miliar.
Kabupaten Kutai Timur total bankeu Rp 32,8 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 8,9 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 23,9 miliar.
Kabupaten Berau total bankeu Rp 224,5 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 6,1 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 218,3 miliar.
Kota Balikpapan total bankeu Rp 96,2 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 250 juta dan bankeu nonspesifik Rp 96,2 miliar.
Kabupaten Paser Utara (PPU) total bankeu Rp 72 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 69,5 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 2,5 miliar.
Kabupaten Paser total bankeu Rp 243,9 miliar. Terdiri dari bankeu spesifik Rp 8,2 miliar dan bankeu nonspesifik Rp 235,6 miliar.
Sementara itu, Anggota DPRD Kutim, Arpan mengatakan jika bankeu tersebut masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, Kutim terbilang luas dan butuh perhatian khusus. “Ya ada keluhan terkait hal itu,” katanya.
Atas pertimbangan hal itu, dirinya memberanikan diri untuk berkiprah di provinsi. Tak lain, diantara yang akan diperjuangkan ialah bankeu. “Alhamdulillah diberikan amanah oleh masyarakat. Semoga kita bersama-sama bisa memperjuangkan,” katanya. (adv)
