VIRALKALTIM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Leni menyoroti masalah dalam program pendidikan gratis di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kutim.
Leni mengungkapkan bahwa masih ada masalah, terutama di Kaubun. Ia menerima informasi melalui SMS di telepon genggamnya bahwa beberapa sekolah di Kaubun masih meminta iuran bulanan, mengirimkan amplop untuk sumbangan wajib, dan memaksa anak-anak untuk meminta dana renovasi sekolah. Menurutnya, praktik semacam ini bertentangan dengan tujuan program pendidikan gratis yang telah digalakkan pemerintah.
“Saya akan menindaklanjuti informasi ini dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah bentuk penindasan dan pemerasan,” kata Leni.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam tindakan tersebut. “Kepala sekolah yang melakukan tindakan semena-mena seperti ini harus diberi sanksi,” tegasnya.
Leni menegaskan bahwa kepala sekolah tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan anak-anak dan orang tua mereka. “Masalah ini terjadi di Kaubun, setiap bulannya mereka harus membayar iuran,” tambah Leni.
Leni mendesak agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya untuk memastikan bahwa program pendidikan gratis dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan akses pendidikan yang merata dan bebas biaya bagi seluruh anak di Kutim. Ia berharap pihak terkait segera mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini. (adv/su)
