VIRALKALTIM, KUTAI TIMUR – Berbicara sumber anggaran dalam mengurus pendidikan, sebenarnya bukan hanya APBD melulu. Ada unsur lain yang bisa diserut.
Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur Agusriansyah Ridwan mengatakan, tanggung jawab perusahaan stakeholders di Kutim harus dimanfaatkan dalam membangun daerah. Digarap, pembiayan pendidikan tek terhalang rentetan birokrasi pemerintahan, dan menghambat siswa dan mahasiswa meraih fasilitas pendidikan.
Ini mengingat, bahwa belum lama ini mahasiswa dari Kutim yang berkuliah di Makassar, Sulawesi Selatan sempat diusir dari asrama. Biaya yang semula dibebankan dari Pemkab Kutim berupa beasiswa tak cair pada masa jadwal pembayaran sewa menginap di asrama.
“Baiknya pihak ketiga (perusahaan) ikut andil. Saya yakin kalau ditawarkan mereka akan welcome, karena sudah diatur dalam CSR, bahwa harus menggunakan dananya untuk kepentingan rakyat dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dengan menggunakan zonasi ring 1,2, dan 3,” urai lelaki yang memegang payung Partai PKS itu.
“Kalau olah raga saja bisa dicarikan bapak angkat, kenapa yang sekolah di luar daerah tidak?” tegasnya lagi.
Mahasiswa, lanjut dia, harusnya diprioritaakan keperluan sarananya. Kalau prioritas seharusnya meeka tak lagi memikirkan biaya, hanya fokus belajar. Termasuk mengakses internet dengan wifi dan komputer.
“Bisa dibikin atau sewa asrama, tergantung kemampuan anggaran. Lalu ditawarkan ke stakeholders. Menangani ini perlu lebih profesional dan proporsional dalam anggarannga, juga efektif dan efisien. Dan, ssbenarnya ini sudah dilakukan, tapi belum fokus,” pungkas Agus. (adv/jok)
