VIRALKALTIM– Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah pada pembahasan APBD 2026.
Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyampaikan bahwa pihaknya menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama.
“Pengelolaan anggaran harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami pastikan Fraksi Demokrat akan mengawal APBD 2026 agar benar-benar efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, sektor ekonomi kerakyatan juga menjadi sorotan penting. Pandi menilai penguatan UMKM, hilirisasi SDA, pariwisata, pertanian modern, serta ketenagakerjaan merupakan ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami ingin ketahanan pangan dibangun lewat pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku agroindustri lokal. Mereka adalah pondasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara pada sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan optimalisasi alokasi anggaran pendidikan 20 persen.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Alokasinya harus tepat dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh siswa,” kata Pandi.
Dalam sektor kesehatan, ia menambahkan bahwa layanan dasar dan fasilitas kesehatan harus merata di seluruh kecamatan. “Akses kesehatan yang layak adalah hak seluruh warga,” tegasnya.
Pada aspek belanja daerah, Fraksi Demokrat meminta agar pemerataan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. “Pembangunan infrastruktur di pesisir, pedalaman, dan perbatasan harus seimbang. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” jelas Pandi.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan evaluasi menyeluruh pada setiap program pembangunan.
Berpindah ke sisi pendapatan, Pandi menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim masih belum meningkat signifikan.
“PAD kita stagnan. Karena itu strategi berbasis potensi wilayah, optimalisasi pajak dan retribusi, hingga digitalisasi perpajakan harus diperkuat. BUMD juga harus bekerja lebih profesional dan menghasilkan,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi Demokrat turut menyoroti pelaksanaan Multi Years Contract (MYC) 2026–2027 untuk pembangunan jalan, SPAM, pelabuhan, dan bandara.
“Pelaksanaan MYC harus profesional, terukur, dan didasarkan pada evaluasi program sebelumnya. Ini sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di Kutai Timur,” tutup Pandi Widiarto. (adv/dy)
