VIRALKALTIM – Pemerataan akses telekomunikasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, masih menghadapi tantangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim 2025 mengungkapkan, puluhan desa dan kelurahan belum menikmati kualitas jaringan seluler yang memadai.
Dari total wilayah yang tercatat, sebanyak 29 desa/kelurahan memiliki kekuatan sinyal sangat kuat, 71 wilayah berkategori kuat, sementara 52 lainnya masih berada dalam kategori lemah. Kondisi ini menjadi perhatian karena akses komunikasi kini memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan hingga pelayanan pemerintahan.
Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menilai ketimpangan jaringan telekomunikasi tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis. Menurutnya, keterbatasan akses internet dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Ia menegaskan, konektivitas digital sudah menjadi bagian penting dari infrastruktur pembangunan. Terlebih, sejumlah desa di Kutim memiliki potensi ekonomi yang membutuhkan dukungan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Data BPS juga mencatat sebanyak 63 desa/kelurahan memiliki produk barang unggulan, sedangkan masyarakat di 119 wilayah tercatat menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Potensi tersebut dinilai perlu didukung jaringan telekomunikasi yang stabil agar pelaku usaha dapat memanfaatkan pemasaran digital dan layanan keuangan berbasis teknologi.
Prayunita mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah yang mengalami keterbatasan sinyal. Langkah tersebut perlu dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk menentukan kebutuhan pembangunan maupun penguatan infrastruktur jaringan, termasuk penambahan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS).
Menurutnya, pemerataan jaringan tidak boleh hanya berorientasi pada kawasan dengan jumlah penduduk besar. Desa-desa yang memiliki potensi pertanian, perdagangan, dan usaha masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjangkau wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan optimal.
Di sisi lain, peningkatan kualitas jaringan harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital. Masyarakat perlu mendapatkan pendampingan agar teknologi internet dapat dimanfaatkan secara produktif, mulai dari memasarkan hasil usaha, mengakses informasi pendidikan dan kesehatan, hingga mengembangkan kegiatan ekonomi desa.
Prayunita berharap data Potensi Desa 2025 dapat menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan pemerataan telekomunikasi di Kutai Timur. Dengan perencanaan yang terarah dan kerja sama lintas sektor, seluruh desa diharapkan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses jaringan komunikasi.
Menurutnya, pemerataan konektivitas bukan hanya tentang menghadirkan sinyal di setiap wilayah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, dan berpartisipasi dalam transformasi digital nasional.(adv/dy)


















