VIRALKALTIM – Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi tersebut tercermin dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 atau Potensi Desa (Podes) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim.
Berdasarkan data tersebut, sebanyak 133 dari 152 desa/kelurahan di Kutim masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk. Sementara itu, sektor industri menjadi penopang ekonomi di 15 wilayah dan sektor jasa di empat desa/kelurahan.
Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menilai dominasi sektor pertanian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, besarnya ketergantungan desa terhadap sektor pertanian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan harus diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk peningkatan produktivitas, pengembangan usaha kecil, hingga hilirisasi hasil pertanian.
“Angka 133 yang bertumpu pada pertanian menunjukkan kebijakan ekonomi Kutim tidak bisa dilepaskan dari penguatan sektor agraria dan usaha kecil di desa,” kata Prayunita.
Ia juga menyoroti potensi produk unggulan yang dimiliki 63 desa/kelurahan. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Namun, pengembangan produk unggulan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan produksi. Diperlukan pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, kemasan, penguatan merek, serta akses pemasaran yang lebih luas agar mampu bersaing di pasar.
“Produk unggulan desa jangan hanya berhenti menjadi data. Harus ada pendampingan usaha, penguatan merek, dan fasilitasi pemasaran agar nilai tambahnya dinikmati warga,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, data Podes 2025 juga mencatat sebanyak 119 desa/kelurahan telah memiliki penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara kredit usaha kecil tercatat di 19 desa/kelurahan dan kredit usaha bersama di 15 desa/kelurahan.
Prayunita menilai akses permodalan tersebut perlu terus diperkuat dan dipastikan tepat sasaran. Terutama bagi petani, pelaku usaha mikro, serta kelompok usaha produktif yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Ia menegaskan DPRD Kutim akan mendorong agar data potensi desa menjadi salah satu pijakan dalam menyinkronkan program pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap intervensi anggaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Desa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, misalnya, membutuhkan dukungan infrastruktur pertanian, akses pembiayaan, pelatihan, serta penguatan pemasaran hasil produksi.
“Data ini harus menjadi alat evaluasi, bukan sekadar laporan. Kita perlu memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan desa, terutama di sektor pertanian dan usaha kecil,” ujarnya.(adv/dy)


















