VIRALKALTIM– Pemerataan bantuan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu kembali menjadi perhatian DPRD Kutai Timur. Anggota Fraksi Demokrat, Ahmad Sulaiman, menyoroti adanya ketimpangan antara sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang dikelola Kementerian Agama (Kemenag). Ia menyebut banyak madrasah yang belum sepenuhnya tersentuh program bantuan seragam, padahal kebutuhan siswanya sama pentingnya dengan sekolah umum.
Ahmad menjelaskan bahwa program seragam gratis selama ini terbukti membantu meringankan beban orang tua siswa. Namun laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah tidak selalu mendapatkan perlakuan yang setara. Situasi ini menimbulkan rasa tertinggal bagi sebagian siswa madrasah, terutama yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah.
Menurutnya, prinsip pemerataan harus berlaku bagi seluruh lembaga pendidikan tanpa memandang siapa pengelolanya. Ahmad menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan hak siswa hanya karena sekolah berada di bawah kementerian yang berbeda. “Siswa madrasah juga anak-anak Kutai Timur, dan mereka layak mendapatkan fasilitas yang sama,” tegasnya.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut keadilan layanan publik. Pendidikan, kata Ahmad, tidak boleh terjebak dalam batas administratif. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Kantor Kemenag agar seluruh lembaga pendidikan dapat masuk dalam skema bantuan seragam secara merata.
Selain isu bantuan seragam, Ahmad juga menyoroti kondisi sejumlah madrasah di dapilnya yang masih kekurangan fasilitas. Mulai dari ruang belajar, sarana pendukung, hingga akses yang terhambat kondisi geografis, semuanya membutuhkan perhatian lebih. Ia menyebut penyetaraan bantuan seragam dapat menjadi langkah awal untuk menunjukkan keberpihakan terhadap madrasah.
Keluhan soal biaya seragam pun banyak diterimanya dari para orang tua. Ada yang terpaksa menunda pembelian seragam karena harus mendahulukan kebutuhan harian. “Program ini sangat membantu, jadi jangan sampai ada anak yang tidak kebagian hanya karena sekolahnya berada di bawah Kemenag,” tegas Ahmad.
Ia berharap pemerintah memasukkan isu pemerataan ini dalam pembahasan anggaran dan program pendidikan tahun berikutnya. Menurutnya, Kutai Timur harus memastikan seluruh siswa mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang inklusif.
Dengan koordinasi yang kuat dan komitmen yang jelas, Ahmad optimistis pemerataan bantuan dapat terwujud. Ia menegaskan bahwa masa depan pendidikan di Kutai Timur akan menjadi lebih baik apabila seluruh siswa baik di sekolah umum maupun madrasah mendapat dukungan yang setara dan berkeadilan. (dy/adv)
