VIRALKALTIM – Sejumlah poin mencuat dalam bahasan kesiapan operasional Rumah Sakit Muara Bengkal di Rapat Koordinasi Pemkab Kutim bersama jajaran OPD terkait di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim.
Rakor dipimpin langsung oleh Seskab Kutim Rizali Hadi didampingi Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim dr Bahrani Hasanal dan sejumlah pejabat perwakilan OPD hadir serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Seskab Kutim Rizali Hadi menegaskan terkait kesiapan anggaran terutama untuk honor sumber daya manusia (SDM) seperti dokter dan perawat.
“Sebenarnya dari sisi anggaran untuk honor, tidak ada masalah sepanjang ada regulasinya kita menyesuaikan. Hanya kita perlu menyesuaikan Perbup itu dengan kabupaten/kota atau daerah lain,” singkatnya.
Kemudian masukan untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), apa pun yang menjadi yang menjadi landasan untuk menyesuaikan besaran honor yang didapatkan dokter-dokter spesialis agar diakomodir.
“BKPSDM dan Dinkes, sama-sama kita mencari aturan yang melandasi itu, supaya ada daya tarik orang mau bekerja di Kutim, khususnya mengisi tenaga yang masih banyak kosong. Dari data yang ada, baru 23 orang SDM. Sementara, kita perlunya ada 141 orang. Ini bagaimana rumah sakit ini bisa beroperasi jika tenaganya kurang, kehadiran kita di sini tentu semua punya peran masing-masing untuk dapat mewujudkan rumah sakit ini segera beroperasi,” urainya.
Ia menambahkan, tentunya dari pusat bisa memberikan warning.
“Untuk itu, kita agar bergerak cepat segera mengoperasikan, karena tidak ada alasan kecuali berkaitan dengan tenaga dan anggaran. Dari sisi fasilitas sudah disiapkan, tinggal bangunan baru tentu sambil berjalan kita lakukan pembenahan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang barangkali namanya uji coba pasti ada saja yang kurang, baik listriknya, airnya maupun fasilitas lainnya,” jelasnya.
“Kita perlu susun target atau rencana aksi. Saya lihat target kita di akhir tahun ini sudah beroperasi dan sama-sama kita mencari kekurangan-kekurangan tadi. Kalau dari sisi anggaran, saya menjamin kita akan dicukupkan, apa pun yang diperlukan sepanjang itu memang sesuai dengan aturan dan kami TAPD akan berupaya mengawal ini sampai beroperasi,” tegasnya.
Senada, perwakilan dari BKPSDM yakni Sanusi mengutarakan coba ambil contoh atau regulasi yang berkaitan, karena ini keperluan yang sifatnya mendesak (urgent).
“Setahu kami, ketika kita koordinasi ke Kemenpan-RB dan BKN tidak masalah kalau kita menambah tenaga, baik honor maupun PNS, karena kita yang ada kurang,” ujarnya.
“Kemudian untuk daya tarik agar para dokter kita baik yang di dalam kita perlu menyesuaikan dengan tarif honor yang ada. Dari sisi anggaran kita tidak ada masalah. Perlu kita ada aturan yang mempedomani kita sehingga ketika kita menyusun anggaran itu tidak menjadi temuan,” usulnya. (ADV/DS)
