VIRALKALTIM- Birokrasi yang efektif dan efisien harus melibatkan teknologi di dalamnya. Bahkan untuk posisi admin, seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa digantikan oleh robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence.
“Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
“Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” tegasnya.
![Bebani APBN?, PNS Akan Digantikan Robot WhatsApp Image 2024 07 29 at 21.14.32 1](https://i0.wp.com/viralkaltim.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-07-29-at-21.14.32-1.jpeg?ssl=1)
![Bebani APBN?, PNS Akan Digantikan Robot WhatsApp Image 2024 07 29 at 21.14.32](https://i0.wp.com/viralkaltim.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-07-29-at-21.14.32.jpeg?ssl=1)
Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa (23/11/2021), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
“Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komperhensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. “Itu masih dikaji lebih lanjut,” jelasnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.
Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut. (CNBC Indonesia/*Dy)