VIRALKALTIM– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur gelar Konsultasi Publik mengenai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 yang dilaksanakan di Hotel Aston Kota Samarinda, (11/2023)
Konsultasi Publik dibuka Bupati Kutim Drs Ardiansyah Sulaiman M.Si disaksikan Wabup H. Kasmidi Bulang, Staf Ahli Bupati Roma Malau, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan H. Zubair serta diikuti dan dihadiri para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Sebagai informasi RPJPD digelar untuk menjadi acuan atau dasar pemecahan suatu permasalahan yang ada di daerah. Sehingga para pelaku pembangunan, bisa terintegrasi dan bersinergi baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar tujuan RPJMD sesuai dengan harapan.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah mengatakan dalam penyusunan RPJPD memang memerlukan waktu yang tidak sedikit serta melalui beberapa tahapan dan proses pembahasan agar mampu menghasilkan sebuah rumusan dan acuan pembangunan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang.
“Secara pribadi saya anggap, bahwa Kutai Timur ini Magic Land (ajaib) , dan silahkan bapak ibu para akademisi bisa menerjemahkannya, ” beber di hadapan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Dan lanal Sangatta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar, Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainnya.
Dalam perumusan RPJPD, sambung Bupati Ardiansyah, harus mendapatkan banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat, baik itu akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku kebijakan, pemuda, lembaga sosial masyarakat, dan yang tak kalah penting adanya saran dan kritikan yang berasal dari lembaga legislatif sebagai bagian dari penyempurnaan penyusunan RPJPD.
“Dan yang tak kalah penting, program pembangunan yang disusun harus selaras dengan program strategis jangka panjang nasional,” bebernya.
Diakhir sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah selaku eksekutor di lapangan, apabila nantinya RPJPD yang sudah menjadi kesepakatan tidak diimplementasikan secara baik di lapangan.
“Jangan sampai di potong dengan program yang tidak jelas,” imbuhnya. (ADV/Dy)
