VIRALKALTIM– Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi perhatian DPRD Kutai Timur dalam menyikapi kondisi keuangan daerah. Nilai DBH yang sebelumnya berada di kisaran Rp4 triliun lebih kini disebut turun menjadi sekitar Rp3,6 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan alternatif pembiayaan untuk menjaga kelanjutan pembangunan.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyampaikan bahwa penurunan transfer tersebut turut memengaruhi proyeksi pendapatan daerah. Selain berkurangnya alokasi DBH, pemerintah daerah juga masih menunggu pembayaran dana kurang salur atau kurang bayar dari pemerintah pusat.
Berdasarkan pembahasan tersebut, nilai dana kurang salur masih sekitar Rp1,2 triliun. Namun, pencairan yang telah diterima baru berkisar Rp50 miliar sehingga sebagian besar dana tersebut belum terealisasi.
“DBH kita yang sebelumnya sekitar Rp4 triliun lebih, sekarang turun menjadi Rp3,6 triliun. Sementara dana kurang salur dan kurang bayar masih sekitar Rp1,2 triliun, tetapi yang ditransfer baru Rp50 miliar,” ujar Jimmi.
Di tengah keterbatasan tersebut, salah satu alternatif yang mulai dipelajari adalah pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema ini dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk mendukung pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur.
Jimmi menjelaskan, opsi tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah daerah perlu memahami pola pembiayaan serta ketentuan yang berlaku sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Ini masih kita pelajari, bagaimana pola pembiayaannya supaya bisa dimanfaatkan. Daripada dana kurang salur itu hanya tertahan dan tidak dimanfaatkan, lebih baik kita kaji opsi pembiayaan melalui SMI,” jelasnya.
Ia menyebut, pembiayaan melalui SMI memiliki ketentuan peruntukan yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu, opsi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiasati keterbatasan ruang fiskal daerah.
Meski pendapatan transfer mengalami penurunan, Jimmi menyebut program pembangunan multiyears tidak ikut terganggu. Menurutnya, proyek-proyek tersebut telah memiliki peruntukan yang disepakati melalui nota kesepahaman (MoU) sebelumnya.
Dengan demikian, pembahasan mengenai alternatif pembiayaan masih diarahkan pada upaya menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.(adv/mei)


















