VIRALKALTIM– Keterbatasan alokasi pokok pikiran (pokir) anggota DPRD membuat pembangunan dengan kebutuhan anggaran besar belum dapat sepenuhnya diakomodasi melalui jalur aspirasi legislatif. Di Kutai Timur, anggaran pokir yang berkisar Rp200 juta hingga Rp400 juta lebih memungkinkan diarahkan pada pekerjaan berskala kecil, seperti semenisasi jalan, drainase, hingga rehabilitasi fasilitas umum.
Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengatakan kemampuan anggaran tersebut perlu disesuaikan dengan jenis usulan yang disampaikan masyarakat. Sejumlah kebutuhan masih bisa ditangani melalui pokir, tetapi pembangunan yang membutuhkan biaya lebih besar harus diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah daerah.
“Paling angkanya di sekitar antara Rp200 juta sampai Rp400 juta. Tentu saja untuk memecahkan permasalahan infrastruktur itu belum bisa maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang dapat diakomodasi melalui pokir di antaranya semenisasi jalan lingkungan, pembangunan drainase, rehabilitasi rumah ibadah, serta perbaikan sekolah. Sementara usulan dengan nilai di atas Rp400 juta diharapkan disampaikan langsung oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah agar dapat diproses melalui jalur perencanaan pembangunan.
Menurut Syaiful, pekerjaan dengan kebutuhan anggaran besar memiliki tahapan tersendiri, termasuk proses penganggaran dan pelelangan. Karena itu, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam alokasi aspirasi anggota DPRD.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pemanfaatan dana RT sebesar Rp150 juta yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan lingkungan. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga memungkinkan untuk kegiatan infrastruktur sesuai kebutuhan warga.
Syaiful mencontohkan praktik di SP 8, Desa Bumi Agung, ketika beberapa RT menggabungkan anggaran untuk melaksanakan semenisasi jalan. Menurutnya, pola kerja sama tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Dana RT itu di samping untuk pemberdayaan, peningkatan SDM, juga ada untuk infrastruktur. Kalau RT menganggarkan untuk kegiatan infrastruktur, tidak ada masalah,” jelasnya.
Terkait pelaksanaannya, Syaiful menilai pengelolaan dana RT sejauh ini berjalan sesuai mekanisme karena diserahkan langsung kepada masing-masing pengurus RT. Meski demikian, ia mengakui sempat terjadi keterlambatan penyaluran akibat pemotongan anggaran.
Ia berharap pemanfaatan dana RT tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran yang tersedia dapat mendukung pembangunan lingkungan sekaligus melengkapi keterbatasan pembiayaan melalui pokir DPRD.(adv/mei)


















