VIRALKALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mengadakan Rapat Paripurna ke-XLII Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2024/2025 pada Selasa, (1/7/2025).
Rapat ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kutim ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST., MT, didampingi Wakil Ketua II, Prayunita Utami. Sebanyak 27 Anggota Dewan turut hadir, bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh H. Ahmad Sulaiman menyampaikan apresiasi tinggi atas Nota Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Kabupaten Kutim.
Fraksi Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemkab Kutim dalam mengelola keuangan daerah yang dinilai transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan pertanggungjawaban ini, menurut Fraksi Demokrat, menunjukkan kinerja fiskal yang relatif baik. Hal tersebut terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp10,44 triliun (79,90% dari target) dan realisasi belanja daerah sebesar Rp12,06 triliun (81,51% dari total anggaran).
Angka ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Tingkat serapan belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84% juga diapresiasi karena menunjukkan optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
Selain itu, realisasi pembiayaan daerah yang mencapai 100% pada penerimaan pembiayaan menegaskan perencanaan fiskal yang cermat.
Meskipun demikian, Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa catatan konstruktif. Mereka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, percepatan realisasi belanja modal yang masih 76,34%, evaluasi terhadap pendapatan lain-lain yang sah yang masih rendah, serta perhitungan matang untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Demokrat menyambut baik saldo kas akhir yang positif sebesar Rp113,99 miliar sebagai modal fiskal.
Fraksi Demokrat menyatakan dukungan terhadap pembahasan Ranperda ini, dengan harapan masukan mereka dapat meningkatkan kinerja fiskal daerah ke depan.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan kinerja fiskal yang lebih efisien, efektif, dan transparan, demi mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing menuju Kutai Timur Hebat,” tutup Ahmad Sulaiman.(*)
