VIRALKALTIM– Perubahan nama pada dokumen kependudukan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan permintaan pemilik identitas. Masyarakat yang ingin mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) harus lebih dahulu mengurus penetapan melalui Pengadilan Negeri sebelum mengajukan pembaruan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumeah, menjelaskan bahwa perubahan nama memiliki prosedur hukum yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk memastikan pembaruan identitas dilakukan sesuai dokumen resmi.
“Kalau mau mengubah nama, harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu,” jelas Jumeah.
Setelah memperoleh penetapan pengadilan, warga dapat membawa dokumen tersebut ke Disdukcapil untuk diproses. Perubahan data pada KTP-El tidak bisa dilakukan sebelum persyaratan hukum itu terpenuhi.
Prosedur tersebut juga berkaitan dengan keabsahan informasi dalam administrasi kependudukan. Nama yang tercantum pada dokumen resmi harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perubahan tidak dilakukan hanya melalui permohonan lisan atau pengajuan tanpa bukti hukum.
Meski nama seseorang berubah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimilikinya tidak ikut berganti. NIK tetap menjadi nomor identitas tunggal yang melekat pada setiap penduduk dan digunakan dalam berbagai urusan administrasi.
“Nama boleh berubah sesuai penetapan pengadilan, tetapi NIK-nya tetap satu, tidak berubah,” kata Jumeah.
Dengan demikian, pembaruan nama hanya menyangkut elemen data identitas, bukan penerbitan nomor kependudukan baru. Ketentuan ini menjaga kesinambungan data seseorang meskipun terdapat perubahan pada nama yang tercantum dalam dokumen resmi.
Disdukcapil Kutim mengingatkan masyarakat agar memahami tahapan tersebut sebelum mengajukan perubahan nama. Penetapan pengadilan menjadi dokumen utama yang harus disiapkan agar pembaruan data kependudukan dapat diproses sesuai ketentuan.(adv/mei)


















