VIRALKALTIM– Pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan maupun perkebunan tidak serta-merta mengurangi jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Perubahan data kependudukan bergantung pada laporan peristiwa administrasi, termasuk perpindahan penduduk yang bersangkutan ke daerah lain.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, Jumeah, menjelaskan pencatatan penduduk dilakukan berdasarkan sejumlah peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perpindahan keluar, dan kedatangan. Setiap peristiwa tersebut menjadi dasar pembaruan data administrasi kependudukan.
Menurutnya, status pekerjaan seseorang tidak secara langsung menentukan perubahan jumlah penduduk dalam sistem pencatatan. Pekerja yang terkena PHK masih dapat tercatat sebagai penduduk Kutim selama belum melakukan proses perpindahan administrasi ke daerah lain.
“Kalau terjadi PHK, tidak otomatis jumlah penduduk kita berkurang, karena harus dilihat juga apakah yang bersangkutan pindah atau tidak,” jelas Jumeah.
Kondisi tersebut berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja di Kutim. Sebagian pekerja perusahaan pertambangan dan perkebunan diketahui masih menggunakan KTP dari daerah asal, meskipun telah bekerja dan tinggal di wilayah Kutim.
Karena itu, keberadaan pekerja di suatu wilayah belum tentu langsung tercermin dalam jumlah penduduk yang tercatat secara administratif. Data kependudukan mengikuti status domisili resmi yang tercatat melalui mekanisme perpindahan.
Jumeah menyebut arus penduduk masuk dan keluar tetap menjadi bagian dari pemantauan Disdukcapil. Perubahan tersebut perlu disertai pelaporan agar data yang tersimpan dapat mengikuti kondisi administrasi penduduk.
“Perpindahan penduduk itu harus dilaporkan, baik yang datang maupun yang pindah keluar, supaya datanya bisa diperbarui,” kata Jumeah.
Melalui pencatatan peristiwa kependudukan tersebut, Disdukcapil dapat memantau perubahan jumlah penduduk secara administratif. Dengan demikian, PHK dan mobilitas tenaga kerja perlu dibedakan dari perpindahan domisili yang telah dilaporkan secara resmi.(adv/mei)


















