VIRALKALTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus mendorong transformasi Pasar Induk Sangatta (PIS) menjadi pasar modern berstandar nasional.
Langkah ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup penerapan sistem digitalisasi untuk mendukung efisiensi pengawasan dan transparansi harga bahan pokok di wilayah tersebut.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, mengatakan bahwa pembenahan Pasar Induk Sangatta menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan pelayanan publik di sektor perdagangan.
Menurutnya, meski terdapat keterbatasan fiskal daerah, pemerintah berkomitmen memperbaiki kondisi pasar yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas fasilitas.
“Kami sedang menyusun rencana strategis agar pasar induk bisa lebih bersih, aman, dan modern. Namun, kami tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Sejumlah fasilitas utama di pasar, seperti atap bocor dan drainase yang kurang memadai, telah diusulkan untuk perbaikan sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, alokasi anggaran perbaikan belum sepenuhnya disetujui. Nora menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
“Kami paham situasi keuangan daerah, tapi perbaikan fasilitas pasar tetap menjadi kebutuhan mendesak,” tambahnya.
Tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan pembiayaan tenaga kebersihan dan keamanan pasar. Disperindag Kutim, kata Nora, saat ini masih bergantung pada sistem tenaga outsourcing yang dikontrak secara periodik.
“Untuk 2026, anggaran yang tersedia belum mampu membayar tenaga kebersihan dan keamanan selama satu tahun penuh. Karena itu, kami sedang menyiapkan telaah staf kepada Pak Bupati agar bisa diberikan tambahan anggaran,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, Kutai Timur tidak ingin tertinggal dalam penerapan pasar digital. Disperindag Kutim telah memperkenalkan sistem pemantauan harga digital yang terhubung langsung dengan pusat data di kantor dinas. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau harga kebutuhan pokok setiap hari secara real time.
“Melalui sistem ini, kami bisa segera mengetahui jika ada lonjakan harga di pasar dan langsung berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah,” terang Nora. (dy)
