VIRAL KALTIM, KUTIM– Visi dan misi yang diusung pasangan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Wabup Kasmidi Bulang, menjadi acuan arah pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi “benang merah” kebijakan pembangunan yang wajib dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kutim. Bahkan sinergi mesti terjadi hingga tingkat rukun tetangga (RT).
Ini disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Menurutnya, setiap RT hendaknya sudah mempunyai program untuk pembangunan di wilayahnya masing-masing. “Nantinya uang tidak masuk ke rekening RT, tapi berupa program,” katanya.
Hal tersebut sudah sesuai dengan janji saat kampanye pilkada lalu. Ya, setiap RT bakal memperoleh alokasi anggaran Rp 50 juta. Tapi alokasi yang dimaksud tidak berupa dana. Melainkan program yang disampaikan lewat OPD teknis. “Makanya program diusulkan. Setiap RT pasti memiliki hajat yang ingin ditunaikan. Apalagi untuk memberikan kenyamanan bagi warganya,” ungkapnya.
Terkait program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Masyarakat diharapkan mempersiapkan program dan usulan untuk kemajuan peningkatan usahanya. Sebab, masa pandemi Covid-19 kenyataannya memiliki dampak cukup besar terhadap sektor tersebut. “Sektor ekonomi perlu diperhatikan. Silakan diusulkan melalui OPD terkait,” imbaunya.
Tak heran jika dirinya enggan tidak terlalu memikirkan program 100 hari pertama kerja. Dia tidak ingin dikompromikan dengan waktu kerja (100 hari). “Konsep saya begitu selesai dilantik akan langsung bekerja dan melakukan kegiatan,” paparnya.
Persiapan kerja 2021 sudah diawali Kasmidi Bulang sebagai Plt bupati. Bahkan sudah disiapkan melalui program-program yang telah masuk ke dalam batang tubuh APBD. “Infrastruktur, penataan tata kelola pemerintahan, kepegawaian dan keuangan. Semua sudah masuk dalam tatanan rencana kerja,” bebernya.
Tak heran, jika berkoordinasi dengan semua OPD dengan cepat dilakukannya. Untuk meyakinkan agar semua betul-betul bekerja sesuai diamahkan dalam visi-misi. Dia juga perlu melihat pendapat masyarakat. Sebab, saat kampanye proses penyerapan aspirasi tidak cukup maksimal.
Musyawarah rencana pembangunan (musrembang) yang berlangsung di kecamatan pun dianggap sebagai momentum yang tepat membangun silaturahmi dengan masyarakat di pedalaman. “Semua keluhan akan ditampung. Kami akan berupaya memaksimalkan peran untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (adv/dy/yd)
