VIRALKALTIM – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya mencerminkan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Di tengah berkurangnya jumlah penduduk miskin, biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup justru terus meningkat hingga menembus Rp773.231 per kapita per bulan pada 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026 mencatat, persentase penduduk miskin Kutim pada 2025 berada di angka 8,07 persen. Capaian tersebut menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir.
Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 37,11 ribu jiwa pada 2024 menjadi 34,91 ribu jiwa pada 2025. Meski demikian, kenaikan garis kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menilai penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan meningkatnya kebutuhan biaya hidup masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.
Menurutnya, garis kemiskinan Kutim yang mencapai Rp773.231 per kapita per bulan pada 2025 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan minimum masyarakat. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 2016 yang masih berada di level Rp470.228.
“Penurunan angka kemiskinan ini patut diapresiasi, namun tingginya garis kemiskinan menjadi alarm bahwa daya beli masyarakat harus terus dijaga,” kata Prayunita.
Dia mengingatkan, kenaikan garis kemiskinan dapat memperbesar kerentanan masyarakat yang berada sedikit di atas batas kemiskinan. Tanpa peningkatan pendapatan riil, kelompok tersebut berpotensi kembali masuk kategori miskin ketika harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.
Penguatan kapasitas petani, kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM, hingga pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil menjadi sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan.
“Kita harus memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu menyentuh akar masalah, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Selain program pemberdayaan, akurasi data penerima bantuan juga menjadi faktor penting. Pendataan yang tepat diperlukan agar intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
Prayunita menegaskan DPRD Kutim akan mengawal alokasi anggaran agar program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
“DPRD akan memastikan anggaran agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar berjalan efektif di lapangan,” pungkasnya.(adv/dy)


















