VIRALKALTIM – Pemerataan tenaga kesehatan menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketimpangan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan antarkecamatan masih terjadi. Sebagian besar personel terkonsentrasi di Sangatta Utara, sedangkan sejumlah wilayah pedalaman justru menghadapi keterbatasan tenaga pelayanan kesehatan.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, melainkan juga kemampuan pemerintah menjamin masyarakat di seluruh kecamatan memperoleh akses pelayanan medis yang setara.
Data dalam publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026 memperlihatkan besarnya kesenjangan tersebut. Sangatta Utara tercatat memiliki 322 tenaga medis, 669 tenaga keperawatan, 225 tenaga kebidanan, serta 184 tenaga kefarmasian. Konsentrasi itu berbanding terbalik dengan kondisi sejumlah kecamatan yang memiliki personel jauh lebih sedikit.
Rantau Pulung bahkan tercatat tidak memiliki tenaga medis. Sementara itu, Long Mesangat dan Telen masing-masing hanya memiliki tiga tenaga medis. Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menilai persoalan distribusi tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat di wilayah pedalaman tidak boleh terus menghadapi keterbatasan akses hanya karena minimnya tenaga medis di tempat tinggal mereka.
“Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan ini harus segera diatasi agar masyarakat di daerah pelosok tidak kesulitan mendapatkan layanan,” ujarnya.
Selain tenaga medis, keterbatasan tenaga kesehatan dengan keahlian khusus juga menjadi persoalan. Berdasarkan data yang disorot, Kutim hanya memiliki satu psikolog klinis. Sementara tenaga keterapian fisik baru tersedia di empat kecamatan.
Kondisi ini berpotensi menyulitkan masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus, terlebih apabila harus mengakses layanan di kecamatan lain. Jarak tempuh dan keterbatasan transportasi dapat menjadi hambatan tambahan bagi warga.
Ketimpangan juga terlihat pada tenaga kesehatan lingkungan. Dari total 34 personel yang tercatat di tingkat kabupaten, penyebarannya belum menjangkau seluruh wilayah secara proporsional. Padahal, tenaga tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan sanitasi, kesehatan lingkungan, serta pencegahan penyakit di masyarakat.
Prayunita menilai pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan masing-masing kecamatan. Pemberian insentif dan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil juga dinilai penting untuk mendorong pemerataan.
“Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius, termasuk insentif yang layak, agar tenaga kesehatan bersedia ditempatkan di wilayah pedalaman,” katanya.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya diukur dari akumulasi jumlah personel di tingkat kabupaten. Pemerintah harus memastikan ketersediaannya sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, beban pelayanan, serta karakteristik kebutuhan kesehatan setiap kecamatan.
Dinas Kesehatan bersama instansi terkait pun didorong melakukan evaluasi dan pemetaan ulang kebutuhan tenaga kesehatan. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan rekrutmen, distribusi, dan penempatan personel tidak hanya berorientasi pada pemenuhan angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerataan tenaga kesehatan diharapkan menjadi prioritas pembangunan daerah. Sebab, kualitas pelayanan kesehatan tidak semestinya ditentukan oleh dekat atau jauhnya tempat tinggal masyarakat dari pusat kabupaten. Warga di pedalaman maupun perkotaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.(adv/dy)


















