VIRALKALTIM – Pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di tengah bertambahnya fasilitas medis dalam lima tahun terakhir, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas belum sepenuhnya merata, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pedalaman dan kecamatan dengan kondisi geografis sulit.
Konsentrasi rumah sakit di sejumlah kecamatan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data Kutai Timur Dalam Angka 2026, hingga 2025 Kutim memiliki enam rumah sakit. Namun, fasilitas pelayanan rujukan tersebut hanya tersebar di empat kecamatan, dengan tiga unit berada di Sangatta Utara.
Sementara itu, masyarakat di kecamatan lain masih harus mengandalkan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kondisi ini berpotensi menyulitkan warga ketika membutuhkan penanganan medis lanjutan yang tidak dapat ditangani fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menilai persoalan pemerataan akses kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan jumlah fasilitas medis perlu diikuti dengan distribusi layanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Penambahan fasilitas kesehatan tentu patut diapresiasi. Namun, jangan sampai masyarakat di wilayah pelosok masih kesulitan mendapatkan pelayanan hanya karena persoalan jarak dan kondisi geografis,” ujarnya.
Data menunjukkan, jumlah rumah sakit di Kutim meningkat dari empat unit pada 2021 menjadi enam unit pada 2024 dan bertahan hingga 2025. Selain itu, terdapat 21 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan serta 114 Pustu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat desa.
Di sisi lain, jumlah apotek juga mengalami peningkatan dari 22 unit pada 2021 menjadi 30 unit pada 2025. Adapun dua klinik utama baru tercatat pada 2025, masing-masing berada di Sangatta Utara dan Kaliorang.
Meski jumlah fasilitas bertambah, distribusinya masih menjadi persoalan. Sangatta Utara memiliki konsentrasi fasilitas kesehatan yang lebih besar, sedangkan wilayah seperti Busang dan Long Mesangat masih sangat bergantung pada pelayanan Pustu.
Menurut Prayunita, keberadaan Pustu harus diperkuat agar tidak sekadar menjadi bangunan pelayanan, tetapi benar-benar mampu memberikan penanganan kesehatan dasar secara optimal. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, hingga kesiapan pelayanan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Sebab, penambahan fasilitas tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
“Pemerintah harus memetakan kebutuhan setiap kecamatan. Jangan hanya berorientasi pada pembangunan gedung, tetapi pastikan tenaga medis dan sarana pendukung tersedia sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Prayunita berharap, kebijakan pembangunan kesehatan ke depan lebih diarahkan pada penguatan pelayanan dasar di desa, peningkatan kapasitas Pustu dan puskesmas, serta kemudahan akses menuju fasilitas rujukan.
Ia menegaskan, alokasi anggaran kesehatan perlu mempertimbangkan kebutuhan wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah fasilitas, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan medis.
“Jangan sampai masyarakat di pedalaman harus menghadapi perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak memperoleh layanan yang layak harus dirasakan seluruh warga Kutai Timur,” pungkasnya.(adv/dy)


















