VIRALKALTIM – Pengendalian penyakit menular masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sepanjang 2025, sejumlah penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan diare masih ditemukan dengan jumlah kasus yang tersebar di berbagai kecamatan.
Data Dinas Kesehatan Kutai Timur dalam publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026 memperlihatkan, persoalan penyakit menular tidak hanya berkaitan dengan tingginya jumlah penderita, tetapi juga ketimpangan persebaran kasus antarwilayah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah tuberkulosis. Kecamatan Sangatta Utara tercatat menyumbang 414 kasus TB dari total kasus yang dilaporkan. Konsentrasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan deteksi dini, pemeriksaan kesehatan, serta pengawasan pengobatan agar rantai penularan dapat ditekan.
Di sisi lain, DBD juga masih menjadi persoalan serius. Sepanjang 2025, jumlah kasus di Kutim mencapai 579 kasus. Sangatta Utara menjadi wilayah dengan angka tertinggi, yakni 281 kasus atau hampir separuh dari keseluruhan kasus yang tercatat.
Persoalan berbeda terlihat pada penyebaran malaria. Dari total 206 kasus, Kecamatan Sangkulirang mencatat 53 kasus, disusul Muara Wahau sebanyak 42 kasus. Sementara itu, kasus diare di Muara Wahau mencapai 427 kasus.
Untuk HIV/AIDS, tercatat sebanyak 182 kasus di Kutim. Sebanyak 83 kasus di antaranya berada di Sangatta Utara. Data tersebut memperlihatkan perlunya penguatan layanan pemeriksaan, edukasi, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan.
Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menilai tingginya kasus penyakit menular harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, sejumlah wilayah memperlihatkan konsentrasi kasus yang membutuhkan penanganan lebih terarah.
“Tingginya angka penyakit menular ini harus menjadi peringatan bagi kita semua, terutama di wilayah padat penduduk dan mobilitas tinggi,” ujarnya.
Menurut dia, kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi pengendalian penyakit, khususnya di Sangatta Utara. Sedangkan kasus malaria di Sangkulirang dan Muara Wahau membutuhkan perhatian terhadap kondisi lingkungan dan faktor risiko penularan.
Prayunita menekankan, penanganan penyakit menular tidak boleh hanya bertumpu pada pelayanan pengobatan di fasilitas kesehatan. Pemerintah perlu memperluas langkah pencegahan melalui edukasi, pemeriksaan berkala, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan hingga tingkat desa.
“Kami mendorong dinas terkait untuk tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga masif melakukan pencegahan dan edukasi kesehatan di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pengendalian penyakit dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Penanganan DBD dan malaria, misalnya, harus disertai pengelolaan lingkungan dan pemberantasan tempat berkembang biaknya nyamuk. Sementara pengendalian TB dan HIV/AIDS membutuhkan pemeriksaan dini, kepatuhan pengobatan, serta pendampingan pasien tanpa diskriminasi.
DPRD, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan program pengendalian penyakit agar anggaran kesehatan benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami akan mengawal agar program pengendalian penyakit menular ini berjalan efektif dan tepat sasaran hingga ke tingkat desa,” katanya.
Tingginya kasus sejumlah penyakit tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari ketersediaan fasilitas dan tenaga medis. Kemampuan mendeteksi penyakit lebih awal, mencegah penularan, serta menjangkau masyarakat di seluruh kecamatan juga menjadi faktor penting untuk melindungi kualitas kesehatan warga Kutai Timur.(adv/dy)


















