VIRALKALTIM– Keberagaman umat beragama di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tercermin dari keberadaan 1.314 rumah ibadah yang tersebar di 18 kecamatan. Namun, di balik banyaknya fasilitas peribadatan tersebut, pemerataan distribusi dan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah di setiap wilayah tetap menjadi perhatian.
Berdasarkan publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026, jumlah rumah ibadah di Kutim terdiri atas 598 masjid, 392 musala, 228 gereja Protestan, 78 gereja Katolik, 17 pura, dan satu vihara. Komposisi ini memperlihatkan keberagaman masyarakat sekaligus kebutuhan pelayanan keagamaan yang harus diakomodasi pemerintah daerah.
Kecamatan Sangatta Utara tercatat sebagai wilayah dengan fasilitas peribadatan paling beragam. Di kawasan tersebut terdapat 124 masjid, 60 musala, 38 gereja Protestan, lima gereja Katolik, dua pura, dan satu vihara.
Sementara itu, keberadaan rumah ibadah juga tersebar di kecamatan lain. Muara Wahau memiliki 28 masjid, 50 musala, dan 27 gereja Protestan. Adapun Bengalon tercatat memiliki 78 masjid, 39 musala, serta 12 gereja Katolik. Di Kecamatan Kongbeng, terdapat 42 masjid, 51 musala, 22 gereja Protestan, dan empat pura.
Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menilai keberadaan ribuan rumah ibadah tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan agama dan keyakinan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan pelayanan keagamaan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Termasuk memperhatikan kebutuhan fasilitas peribadatan di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana.
Menurut Prayunita, data jumlah rumah ibadah dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Sebab, banyaknya fasilitas di suatu kecamatan belum otomatis menggambarkan terpenuhinya kebutuhan seluruh umat beragama.
Karena itu, perencanaan pembangunan rumah ibadah perlu mempertimbangkan jumlah pemeluk agama, persebaran penduduk, serta kondisi geografis setiap wilayah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kecamatan yang lebih jauh.
“Pemerintah dan DPRD wajib memastikan setiap warga negara bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan aman,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam setiap proses pembangunan fasilitas keagamaan. Dialog lintas agama dinilai menjadi salah satu cara untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkuat toleransi.
“Kami berharap dialog antarkelompok agama terus dilakukan untuk merawat kerukunan yang sudah terjalin baik selama ini,” harapnya.
Prayunita berharap keberagaman yang dimiliki Kutai Timur dapat terus menjadi kekuatan sosial dalam mendukung pembangunan daerah. (adv/dy)


















