VIRALKALTIM– Perbedaan jumlah penduduk antara catatan di tingkat lingkungan dan data administrasi kependudukan masih ditemukan di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satu penyebabnya ialah perbedaan dasar pencatatan antara keberadaan warga di lapangan dan alamat resmi yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, Jumeah, menjelaskan bahwa instansinya menggunakan pendekatan de jure, yakni pencatatan berdasarkan status hukum atau domisili administrasi. Sementara itu, pendataan di lingkungan masyarakat lebih banyak menggambarkan kondisi de facto atau keberadaan seseorang di suatu tempat.
Perbedaan tersebut dicontohkan melalui kondisi penduduk di Kecamatan Rantau Pulung. Berdasarkan perkiraan jumlah warga yang berada di lapangan, angkanya dapat mencapai sekitar 1.000 orang. Namun, data Disdukcapil mencatat sekitar 500 penduduk.
“Data di Rantau Pulung itu jumlahnya 1.000, sementara di Capil mungkin 500,” ujar Jumeah saat menjelaskan perbedaan kedua jenis pencatatan tersebut.
Salah satu faktor yang memengaruhi selisih itu ialah keberadaan pekerja perkebunan kelapa sawit yang menetap di Kutim, tetapi masih memegang KTP dari daerah asal. Mereka terhitung dalam aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat, namun belum masuk sebagai penduduk Kutim dalam catatan administrasi.
“Karena yang 500-nya kan bukan ber-KTP Kutim, bukan jadi penduduk Kutim,” jelasnya.
Selain persoalan domisili pekerja, perubahan jumlah warga juga tidak selalu tercatat bersamaan di setiap tingkat pemerintahan. Warga yang pindah atau datang terkadang belum melaporkan keberadaannya kepada RT, sehingga buku pendataan lingkungan belum mencerminkan perubahan terbaru.
Di sisi lain, data Disdukcapil mengalami pembaruan melalui pencatatan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan. Perubahan tersebut dapat memengaruhi jumlah penduduk dalam waktu singkat.
Jumeah menilai perbedaan dasar pencatatan perlu dipahami agar selisih angka tidak langsung dianggap sebagai kesalahan salah satu pihak. Data berdasarkan kondisi lapangan dan administrasi memiliki cakupan yang berbeda, sehingga perlu dilihat sesuai dasar penghitungannya.(adv/mei)


















