VIRALKALTIM– Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan lebih mengutamakan asas manfaat bagi masyarakat. Penentuan lokasi proyek perlu mempertimbangkan keberadaan permukiman serta jumlah warga yang membutuhkan akses jalan, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, pembangunan jalan di kawasan yang belum memiliki permukiman perlu ditinjau berdasarkan tujuan penggunaannya. Hal ini penting agar pelaksanaan proyek tidak mengabaikan wilayah lain yang masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur.
Jimmi menilai, keberadaan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebab, infrastruktur jalan semestinya memberikan kemudahan mobilitas dan mendukung aktivitas warga, bukan sekadar menghasilkan pembangunan fisik.
“Kalau memang tidak ada orang di situ, sementara sudah dilakukan pengecoran dan sebagainya, saya kira itu tidak dibenarkan. Pengembangan infrastruktur jalan harus melihat asas manfaatnya, siapa yang bisa menikmati pembangunan tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan pembangunan jalan di kawasan yang belum berpenghuni tetap memiliki tujuan tertentu. Salah satunya apabila jalan tersebut direncanakan sebagai akses penghubung atau jalur tembus yang dapat mendukung konektivitas antarwilayah.
Selain persoalan infrastruktur jalan, DPRD juga menerima aspirasi masyarakat mengenai peningkatan fasilitas posyandu. Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan langsung oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
Jimmi menyebut, aspirasi mengenai fasilitas kesehatan tersebut perlu diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan, terutama Dinas Kesehatan. Dengan begitu, kebutuhan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Usulan peningkatan jalan dan fasilitas posyandu ini masih berkaitan dengan peran pemerintah. Khusus untuk fasilitas dan prasarana kesehatan, ini yang akan kami dorong kepada dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Penempatan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, baik untuk mendukung aksesibilitas warga maupun menunjang pelayanan kesehatan dasar.(adv/mei)


















