VIRALKALTIM – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, meminta pemerintah menindaklanjuti informasi mengenai dugaan praktik pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan lembaga untuk mendapatkan akses pekerjaan. Praktik tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat, terutama pencari kerja lokal yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan.
Persoalan itu menjadi perhatian setelah DPRD menerima informasi mengenai adanya pencari kerja yang diminta mengeluarkan sejumlah biaya oleh oknum tertentu. Padahal, pembayaran tersebut belum tentu memberikan kepastian seseorang bisa diterima bekerja maupun memperoleh jaminan masa kerja.
Jimmi menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena masyarakat yang sedang mencari pekerjaan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebutuhan mereka. Terlebih, Kutim memiliki peluang kerja yang seharusnya dapat diakses tenaga kerja lokal tanpa dibebani biaya yang tidak jelas.
“Kalau memang harus membayar untuk masuk kerja, sementara jaminan pekerjaannya belum tentu ada dan belum tentu juga mereka bisa bekerja lama di sana, ini tentu sangat berisiko bagi pencari kerja,” ujar Jimmi.
Menurutnya, praktik semacam itu juga dapat menghambat kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki. Karena itu, informasi mengenai dugaan penyalahgunaan nama lembaga perlu disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Jimmi meminta masyarakat yang menemukan praktik serupa agar tidak ragu menyampaikan laporan. Pengaduan dapat disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) maupun DPRD Kutim untuk kemudian diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.
Ia menjelaskan, DPRD dapat berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menangani urusan perizinan lembaga. Apabila ditemukan bukti penyalahgunaan nama atau keberadaan lembaga untuk merugikan masyarakat, perizinannya dapat menjadi bahan evaluasi.
“Kalau masyarakat menemukan ada lembaga yang memanfaatkan situasi pencari kerja untuk kepentingan tertentu hingga merugikan orang lain, silakan laporkan ke Disnaker atau DPRD. Kami bisa meneruskan persoalan itu ke Kesbangpol untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi perizinannya,” tegas Jimmi.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik tersebut dapat membantu pemerintah memperkuat pengawasan. Dengan demikian, keberadaan lembaga di Kutim tidak disalahgunakan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan.(adv/mei)


















