VIRALKALTIM– Tertahannya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keuangan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Persoalan kurang salur dan kurang bayar yang belum sepenuhnya diselesaikan turut menjadi perhatian DPRD karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk membiayai program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebut dana yang masih tertahan mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp60 miliar menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya penyelesaian pencairan pada tahun anggaran berjalan.
Menurut Jimmi, pemerintah daerah berharap dana yang belum disalurkan tersebut dapat direalisasikan secara maksimal. Pencairan dana transfer dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas.
“Kita harapkan tahun ini bisa 100 persen, karena di antara Rp1,2 triliun yang ditangguhkan, cuma Rp60 miliar saja itu,” ujarnya.
Upaya memperjuangkan pencairan tersebut sejauh ini masih dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat. Jimmi menjelaskan, intervensi yang dapat dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya berupa permohonan kepada Kementerian Keuangan agar dana yang menjadi hak daerah dapat segera disalurkan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga masih berupaya melakukan diplomasi untuk membahas persoalan tersebut. Langkah ini ditempuh agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan fiskal Kutim, khususnya terkait penyelesaian dana transfer yang belum terealisasi.
Meski demikian, peluang pencairan seluruh dana pada tahun berjalan dinilai semakin terbatas. Jimmi mengakui waktu yang tersedia menjadi salah satu kendala dalam mengejar penyelesaian sesuai target yang diharapkan pemerintah daerah.
“Paling tidak, mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan di atas 50 persen,” kata Jimmi.
Harapan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dana transfer masih menjadi pekerjaan yang perlu dikawal bersama. DPRD memandang kepastian penyaluran anggaran dari pusat penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai dalam menjalankan berbagai kebutuhan pembangunan.
Ke depan, DPRD berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan membuahkan hasil. Penyelesaian dana kurang salur dan kurang bayar diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan Kutim sekaligus memberikan kepastian terhadap perencanaan anggaran daerah.(adv/mei)


















