VIRALKALTIM – Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi perhatian DPRD. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru diharapkan dapat ditingkatkan seiring perkembangan kemampuan keuangan daerah, sehingga penghargaan terhadap peran tenaga pendidik semakin baik.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi menyampaikan bahwa kesejahteraan guru di daerah ini sudah mendapat perhatian melalui sejumlah kebijakan, termasuk pemberian TPP. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan agar pendapatan yang diterima tenaga pendidik semakin sepadan dengan tanggung jawab mereka dalam dunia pendidikan.
Menurutnya, peluang penambahan TPP berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan, ruang untuk menyesuaikan tambahan penghasilan bagi guru juga diharapkan semakin terbuka.
“Kita sebenarnya masih perlu mendorong lagi. Kalau APBD naik, tentu ini juga naik dan berdampak pada bertambahnya TPP. Kita harapkan itu bisa terwujud,” ujar Jimmi.
Namun, upaya tersebut tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi tekanan. Jimmi menyebut kemampuan fiskal Kutim mengalami penurunan, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran sebelum mengambil kebijakan penambahan penghasilan bagi tenaga pendidik.
Situasi tersebut membuat peningkatan TPP belum dapat dipastikan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah perlu melihat perkembangan penerimaan serta kemampuan belanja daerah agar kebijakan yang direncanakan dapat berjalan tanpa mengganggu pembiayaan program lainnya.
Bagi DPRD, kesejahteraan guru tetap menjadi salah satu hal yang perlu diperjuangkan. Sebab, tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sekaligus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Jimmi berharap, ketika kondisi keuangan daerah kembali membaik, peningkatan TPP dapat menjadi salah satu kebijakan yang direalisasikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki komponen penghasilan guru secara bertahap.
Dorongan tersebut diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan. DPRD menilai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik perlu terus diupayakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.(adv/mei)


















