VIRALKALTIM– Tiga kewajiban utama pemerintah. Ialah infrastruktur, air bersih ,dan listrik. Pun begitu dengan pemenuhan pendidikan.
Namun yang paling menjadi perhatian serius ialah masalah penerangan. Beberapa desa di pedalaman dianggap belum menikmati manisnya listrik. Mereka masih mengandalkan genset dan bahkan lentera.
Padahal, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan listrik tak hanya dalam kota, bakun hingga pelosok desa. Inilah yang dianggap dengan pemerataan pembangunan.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Sayid Anjas, menyoroti beberapa daerah di Kutim yang hingga kini belum teraliri listrik.
Menurutnya, pemerintah mesti mencari solusi agar cakupan jangkauan listrik di Kutim bisa merata sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sayid Anjas menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim mesti mengupayakan agar cakupan listrik di daerah hingga ke pelosok mesti merata. Lantaran listrik merupakan kebutuhan mendasar warga.
Banyak hal terhambat akibat ketiadaan listrik, mulai dari perekonomian setempat sulit tumbuh hingga mengganggu proses pendidikan yang kerap membutuhkan bantuan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ponsel dan jaringan yang berbasis internet.
“Di pedalaman itu masih banyak belum teraliri listrik. Sedih sekali lihatnya,’’ kata Sayid Anjas baru-baru ini
Sayid Anjas, mengakui bahwa cakupan listrik di Kutim sulit merata disebabkan berbagai faktor. Misalnya jarak jangkauan yang cukup jauh. mengingat secara geografis Kutim bahkan lebih luas dari dari beberapa wilayah di Indonesia lainya.
Kemudian, aksesibilitasnya sulit, lahan atau permukiman warga yang bersinggungan dengan perusahaan tambang setempat, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang tak bisa dialokasikan buat mendanai pemasangan listrik dari PLN.
‘’Untuk ranahnya PLN, tidak didanai APBD Kutim. Tapi kalau energi terbarukan, baru bisa,’’ Pungkasnya.
Namun demikian, Politikus Partai Golkar ini tetap menuntut pemerintah memenuhi kebutuhan listrik warga.
“Saya menyarankan agar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal agar warga bisa merasakan listrik. Memang secara kapasitas masih terbatas, beda dengan aliran listrik PLN,” katanya. (adv)
