VIRAL KALTIM, KUTIM – Kecamatan Batu Ampar menjadi salah satu wilayah di Kutai Timur (Kutim), yang belum sepenuhnya memiliki jaringan internet dan provider. Sehingga perlu menjadi perhatian Pemkab Kutim. Hal itu pun dikeluhkan saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di kecamatan itu.
Apalagi, proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni lebih mengandalkan teknologi dengan pembelajaran sistem online. Mengingat proses belajar mengajar tatap muka belum diterapkan di Kutim.
Sesuai visi dan misi pemkab pada periode sekarang, yakni “merdeka sinyal di semua kecamatan dan desa”. Ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kutim Kasmidi Bulang. Dia berencana merealisasikan hal tersebut secara bertahap.
“Jadi, nanti di setiap desa terdapat titik wifi gratis. Secara bertahap dipenuhi,” sebutnya.
Program tersebut memiliki tujuan yang jelas. Yakni, agar komunikasi tidak terputus dan banyaknya kegiatan pada masa pandemi dapat terlaksana secara virtual.
“Jadi tidak ada lagi hambatan. Tim survey program ini sudah bekerja. Kami ingin cepat terealisasi,” ungkapnya.
Selain itu, ada hal lainnya yang menyita perhatian. Mengingat Kecamatan Batu Ampar sejak berdiri tahun 2005, namun belum mempunyai kantor kecamatan. Termasuk balai pertemuan umum (BPU) yang juga belum tersedia.
“Termasuk persoalan listrik. Ada tiga desa yang sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN selama 14 jam,” paparnya.
Pihaknya juga berupaya menjawab persoalan pertanian dan perkebunan yang sampai sekarang penjualan hasil panen masih rendah. Apalagi sebagian besar masyarakat di kecamatan itu merupakan petani. Termasuk meningkatkan infrastruktur jalan.
“Harusnya tahun depan sudah punya kantor camat terpadu dan BPU. Seyogyanya kecamatan harus mempunyai kantor permanen dan BPU,” jelasnya.
Sementara itu, untuk fasilitas lainnya. Misalnya, sarana olahraga bisa jadi program aspirasi DPRD maupun pemda. Terkait telekomunikasi tower sudah dibangun, hanya belum ada provider.
“Segera kami koordinasikan dengan pihak terkait. Setidaknya jaringannya terpenuhi agar dapat terhubung internet,” harapnya.
Perlu diketahui, musrembang yang juga dihadiri anggota DPRD Kutim, OPD, Kepala Desa dan Stakeholder itu menampung 118 usulan. Sebagian di antaranya terdapat usulan super prioritas. (adv/dy/yd)
