VIRALKALTIM-Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman memberikan tanggapan soal beberapa hal yang disampaikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya dan PDI Perjuangan.
Adapun tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya ialah pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa maksimal.
Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan akses-akses pelayanan publik agar mudah dijangkau seluruh masyarakat serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.
“Tak lupa, kami sampaikan terimakasih atas dukungan dan masukan yang diberikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya,” katanya.
Kemudian, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan saran yang diberikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah telah menyajikan Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Opcrasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp568,85 (lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh lima) milyar sedangkan koreksi dan reklasifikasi dari BPK RI sebesar Rp548,22 (lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh dua) milyar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) milyar yaitu adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat lainnya.(adv)
