VIRALKALTIM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menegaskan sikap kritis namun konstruktif dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutim Tahun 2026.
PKS meminta agar seluruh alokasi anggaran dipastikan efektif, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Akbar Tanjung, S.P., selaku juru bicara Fraksi PKS, dalam Rapat Paripurna ke-XIII DPRD Kutim pada masa persidangan I tahun sidang 2025/2026, Selasa (25/11/2025).
“Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung upaya Pemkab Kutim dalam mewujudkan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Namun kami menekankan bahwa alokasi anggaran harus benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujar Akbar dalam penyampaiannya.
PKS juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Menurut Akbar, APBD 2026 harus menjadi instrumen yang mendorong keadilan pembangunan, tidak terpusat hanya di wilayah tertentu saja.
“RAPBD 2026 harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dari pesisir hingga pedalaman. Pemerataan pembangunan dan distribusi anggaran yang berkeadilan wajib menjadi komitmen,” tegasnya.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memprioritaskan sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat, terutama UMKM dan usaha produktif berbasis desa.
Penegasan PKS ini diharapkan dapat menjadi masukan serius dalam proses finalisasi RAPBD Kutai Timur 2026, agar anggaran yang disahkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Tentu saja semua untuk kepentingan masyarakat,” katanya. (tpk/adv)
