VIRALKALTIM– Keterjangkauan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan masih menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai pemerataan layanan kesehatan belum sepenuhnya tercapai, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Dusun Sidrap.
Salah satu persoalan terlihat dari jarak yang harus ditempuh warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini, masyarakat di kawasan tersebut perlu menjangkau puskesmas yang berjarak sekitar empat kilometer dari permukiman.
Jarak tersebut menjadi pertimbangan tersendiri, mengingat fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Karena itu, keberadaan layanan kesehatan yang lebih dekat dinilai dapat membantu warga memperoleh penanganan tanpa harus menempuh perjalanan cukup jauh.
Jimmi menyebut, DPRD mendorong pemerintah agar mempertimbangkan pembangunan puskesmas di kawasan perbatasan. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari pemerataan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan tidak hanya terpusat di wilayah yang sudah memiliki sarana memadai.
“Kita dorong pemerintah menunjuk daerah perbatasan ini sebagai lokasi pembangunan puskesmas,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Menurutnya, kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kutai Timur. Meskipun wilayah Bontang memiliki fasilitas rumah sakit, masyarakat yang berada di wilayah administrasi Kutim tetap perlu mendapatkan akses layanan dari fasilitas kesehatan milik daerah sendiri.
Ia menilai, kedekatan fasilitas kesehatan dengan lingkungan tempat tinggal warga menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih, masyarakat di kawasan perbatasan juga memiliki kebutuhan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
“Pemerintah Kutai Timur harus punya tanggung jawab untuk dekat dengan masyarakat dan melayani kebutuhan mereka,” jelasnya.
DPRD berharap rencana pembangunan puskesmas di wilayah perbatasan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sektor kesehatan. Penentuan lokasi yang tepat diharapkan mampu memperpendek jangkauan pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Sidrap dalam mengakses fasilitas kesehatan.(Adv/mei)
