VIRALKALTIM– Persoalan status kepegawaian tenaga pendidik masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan masih terdapat lebih dari 100 guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema kepegawaian pemerintah, meskipun mereka telah menjalankan tugas di satuan pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan guru honorer turut menopang kegiatan belajar mengajar, terutama dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah. Namun, hingga kini sebagian dari mereka belum memperoleh kepastian status maupun hak kepegawaian yang setara dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Jimmi, persoalan ini berkaitan dengan proses pendataan dan penginputan administrasi yang belum seluruhnya terpenuhi. Sebagian tenaga pendidik disebut mengalami keterlambatan memasukkan data ketika pendataan untuk pengangkatan PPPK sebelumnya dibuka.
Selain persoalan administrasi, kesempatan untuk memperoleh status tersebut juga dipengaruhi rekomendasi dari sekolah dan keterbatasan kuota yang tersedia. Akibatnya, tidak semua tenaga pendidik yang telah mengabdi mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam pendataan pengangkatan.
“Masih ada 100 lebih yang belum terakomodasi. Itu yang masih kita perjuangkan,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, terutama untuk memastikan data tenaga pendidik yang belum terakomodasi dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Pendataan yang akurat menjadi salah satu hal penting agar keberadaan mereka mendapat pengakuan sesuai ketentuan.
Jimmi juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru honorer yang belum sepenuhnya memadai. Dalam wawancara tersebut, ia menyebut masih ada sekolah yang berupaya mencari sumber pembiayaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tenaga pendidik.
“Yang kita minta Dinas Pendidikan supaya bisa memperjuangkan agar mereka juga diakui dan layak mendapatkan yang sama dengan PPPK,” katanya.
DPRD Kutim berharap persoalan tersebut mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Kepastian pendataan dan peluang pengakuan status dinilai penting agar tenaga pendidik yang selama ini mengabdi tidak terus berada dalam ketidakjelasan administrasi dan kesejahteraan.(Adv/mei)
