VIRALKALTIM– Ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) masih menjadi salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan kebutuhan tenaga kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan kondisi tersebut masih ditemukan di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan lebih lengkap.
Kekurangan sumber daya manusia ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Jimmi, keberadaan fasilitas kesehatan saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memadai.
Karena itu, penambahan formasi aparatur sipil negara (ASN) bidang kesehatan dinilai perlu menjadi salah satu prioritas dalam pengajuan kebutuhan pegawai kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus mengisi kekosongan tenaga di sejumlah fasilitas kesehatan.
Jimmi menilai, kebutuhan tenaga kesehatan harus mendapat perhatian khusus ketika pemerintah kembali membuka kesempatan pengajuan formasi ASN. Dengan begitu, usulan yang disampaikan pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar memenuhi jumlah pegawai secara administratif.
“Untuk di kota saja kita memang masih kurang juga. Artinya, kita menginginkan ada penerimaan pemerintah untuk menambah kuota ASN,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Ia berharap sektor kesehatan mendapat porsi perhatian lebih dalam penyusunan kebutuhan pegawai berikutnya. Ketersediaan tenaga pelayanan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, tanpa terkendala keterbatasan personel.
Selain penambahan jumlah pegawai, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan juga perlu berjalan seiring dengan pengembangan fasilitas pelayanan. Pemerintah harus memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia sejak tahap perencanaan agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat beroperasi secara optimal.
“Tenaga kesehatan ini kan harus ditunjang juga dengan kebutuhan lainnya, jangan sampai fasilitasnya dibangun, tetapi tidak didukung pelayanan yang memadai,” jelasnya.
DPRD Kutim mendorong pemerintah daerah terus mengidentifikasi kekurangan tenaga kesehatan sebagai dasar penyusunan usulan formasi. Melalui perencanaan yang sesuai kebutuhan, pemerataan pelayanan di berbagai wilayah diharapkan dapat berjalan lebih baik.(adv/mei)


















