VIRALKALTIM – Komisi C DPRD Kutai Timur kembali menyoroti pentingnya percepatan pembahasan anggaran agar serapan fiskal pada tahun berjalan dapat lebih optimal. Anggota Komisi C, Kari Palimbong, menegaskan bahwa keterlambatan proses pembahasan APBD maupun perubahan anggaran sering menjadi penyebab tersendatnya pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Kari menyampaikan bahwa pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan penyerapan anggaran tidak maksimal akibat lamanya tahapan finalisasi di tingkat eksekutif maupun legislatif. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pengerjaan infrastruktur, khususnya pada sektor jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kalau pembahasan anggaran dilakukan lebih cepat, otomatis pelaksanaan kegiatannya juga bisa dikerjakan lebih awal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan pembahasan sangat penting terutama menjelang masuknya sejumlah proyek multiyears dalam APBD 2026. Menurut Kari, proyek-proyek semacam ini membutuhkan kepastian perencanaan agar tidak menimbulkan kendala administratif maupun teknis di tengah jalan.
“Kami ingin semua perencanaan benar-benar matang sejak awal, termasuk untuk proyek besar seperti Islamic Center,” jelasnya.
Komisi C, kata Kari, terus mendorong pemerintah daerah agar lebih disiplin dalam menyusun dokumen perencanaan, mulai dari DPA hingga RKA. Ia menilai, jika seluruh tahapan diselesaikan tepat waktu, para OPD bisa langsung mengeksekusi program begitu anggaran diketok. “Serapan fiskal akan lebih baik ketika eksekusi dilakukan lebih dini,” tegasnya.
Dalam ranah pengawasan, Kari menuturkan bahwa Komisi C siap memastikan setiap anggaran tersalurkan sesuai kebutuhan dan prioritas. Ia menekankan bahwa sektor infrastruktur jalan tetap menjadi fokus, mengingat laporan masyarakat dari reses menunjukkan masih banyak titik yang membutuhkan perbaikan.
“Konektivitas antar-kecamatan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administrasi,” katanya.
Selain itu, Komisi C juga mengawal program perpipaan air bersih yang masuk dalam rencana jangka menengah. Program ini, menurut Kari, akan sangat membantu kecamatan yang masih terkendala akses air bersih. Ia berharap tidak ada penundaan dalam pelaksanaan karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
Kari juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penganggaran. Komisi C, lanjutnya, terus melakukan evaluasi terhadap usulan OPD untuk memastikan alokasi anggaran tidak salah sasaran. Data dan dokumen yang masuk ke dewan menjadi acuan dalam memonitor realisasi di lapangan.
Menutup penjelasannya, Kari berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat bekerja lebih sinkron dalam penyusunan anggaran tahun depan.
“Tujuan akhirnya satu: serapan fiskal harus maksimal, dan masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari pembangunan,” pungkasnya.(dy)
