VIRALKALTIM – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nampaknya mulai menunjukkan komitmennya untuk melakukan penanganan banjir Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pasca mendengarkan permintaan Anggota Komisi V DPR-RI Dr. H Irwan, S.IP, MP saat melakukan rapat kerja, di Gedung DPR RI, Kamis (9/6/2022) lalu.
Baca Juga: Beri Catatan, Tujuh Fraksi Terima Raperda APBD Kutim 2021
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi V DPR-RI Dr. H Irwan, S.IP, MP bersama Kementrian PUPR yang diwakili langsung oleh kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto, serta di dampingi perwakilan Dinas PU Provinsi, Kepala Dinas PU Kutim, dan Forum DAS Kutim.
Usai menyusuri Sungai Sangatta dengan menggunakan perahu karet, Anggota Komisi V DPR-RI Dapil Kaltim, Dr. H Irwan, S.IP, MP mengatakan jika kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian dari hasil dengar pendapat antara Komisi V DPR-RI dengan Kementrian PUPR .
“Waktu itu kita minta agar banjir Sangatta ini, bisa di tangani oleh APBN. Karena melihat dari beberapa bulan sejak banjir itu ada indikasi bahwa daerah kita ini memang tidak ada kemampuan menangani banjir ini, baik dari sisi APBD dan pengelolaan jangka panjangnya. Karena itu, kami bersama-sama BWS hari ini, melakukan survei awal untuk melihat kondisi di sepanjang Sungai Sangatta, khususnya di sub DAS hilir dan Sub DAS tengah,” kata H. Irwan kepada sejumlah awak media.
Diakuinya, usai melakukan kunjungan kerja ini, dirinya akan kembali meminta agar Kementrian PUPR bisa segera membuat Detail Engineering Design (DED)-nya, sehingga di tahun 2023 mendatang sudah ada penanganan prioritas yang bisa dilakukan.
“Penanganannya ini tidak cukup hanya tahun depan saja, melainkan harus ada penanganan jangka panjang sehingga penanganan banjir Sangatta bisa bisa tuntas. Mengapa, inikan jelas ibu kota Kabupaten yang berkontribusi besar terhadap Republik ini, kemudian ratusan ribu penduduknya dan puluhan ribu Kepala Keluarga, ini yang mau diselamatkan,” jelasnya
Dia mengumpamakan, jika seandainya tidak ada intervensi kebijakan yang dilakukan, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat. Tujuan bernegara lewat mensejahterakan masyarakat dan memberikan keamanan, itu akan gagal.
“Gimana orang trauma, sampai nantinya penduduk kota ini trauma pada banjir. Kenapa tidak ada penyelesaian yang kongkrit. Bukan hanya memitigasi bencananya tetapi juga penanganan pasca bencananya juga buruk, apa penanganannya coba pasca bencananya, kecuali tindakan-tindakan yang tidak menyelesaikan masalah saya pikir,” imbuhnya
Karena itu, harus ada tindakan kongkrit untuk memitigasi bencana termaksud normalisasi Sungai yang akan dilakukan. “Tapi kemudian ada tanggap bencana yang memang bisa memperbaiki kehidupan mereka baik secara material maupun psikologis mereka pasca bencana. Itu yang harus dilakukan sehingga kota Sangatta ini sangat nyaman dan aman di tinggali oleh masyarakatnya. Itu semua tujuan akhir kita disitu. Baru kita ini bisa melakukan perbaikan kota dalam pembangunan-pembangunan lainnya. Bayangin buat apa kita bangun infrastruktur lainnya sementara tidak aman dari bencana banjir,” terangnya
Selain itu, menurut H. Irwan berdasarkan pandangan awal dan penelusuran yang dilakukan pihaknya jika sangat wajar terjadi peristiwa banjir seperti yang terjadi pada bulan maret lalu. Bahkan diprediksi bisa lebih besar lagi dari sebelumnya, jika tidak segera dilakukan penanganan.
“Pertama terkait morfologi Sungainya ini, Sungai ini beberapa yang memang yang memutar dan celakanya lagi memutar kearah pemukiman warga. Seharusnya kemudian ketika ada tindakan pelurusan Sungai, mungkin itu akan menjauhkan Sungai dari pemukiman. Kedua ada pendangkalan dari sedimentasi akibat adanya pembukaan lahan dan yang paling dekat dengan kita adalah pertambangan batu bara,”tuturnya.
Karena itu, menurut Irwan harus ada pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengetahui kontribusi pertambangan batu bara itu, terhadap air yang mengalir dari kawasan mereka yang di lepas ke Sungai Sangatta. Yaitu berapa kontribusinya untuk menambah debit air Sungai Sangatta. Termaksud kontribusi sedimentasinya setiap harinya kemudian menyebabkan pendangkalan.
“Nah ini semua harus dituntaskan agar penanganannya jelas, mulai dari pengerukan. Tadi kita juga sisir Sungai juga harus ada penguatan tebing Sungai itu beberapa warga sudah hilang, karena pasti akan longsor. Tapi tak satupun sepanjang Sungai yang kita susur itu, ada rekontruksi penurapan-penurapan. Artinya ada pembiaran dong. Dibiarin aja terus seperti itu, sampai habis rumah di sepanjang Sungai itu,” imbuhnya
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto usai melakukan penyisiran Sungai Sangatta, dirinya mengaku jika kondisi Sungai Sangatta cukup memprihatinkan.
“Meski Sungai Sangatta belum kami analisis, namun secara visual kondisi Sungai memang tidak mampu dilewati oleh debit banjir yang seperti yang terjadi di bulan maret lalu. Sehingga air yang berasal dari Sungai meluap ke daerah kawasan pemukiman, perkebunan dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.
Dijelaskannya jika nantinya penanganan banjir Sangatta, harus di tangani oleh kementrian PUPR dalam hal ini BWS Kalimantan IV, maka harus di mulai dari proses perencanaan dan kajian untuk menentukan penganan Sungai Sangatta tepatnya seperti apa.
“Memang dengan panjang dan luasan Sungai Sangatta yang ada saat ini, tidak bisa di tuntaskan dalam satu waktu. Namun secara bertahap akan ditangani. Setelah ini juga kita akan kembali berdiskusi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas PU dan Forum DAS Kutai Timur maupun yang ada di provinsi,” bebernya.
Lebih lanjut, menurut Harya Muldianto meski Sungai Sangatta kewenangannya ada di provinsi. Namun karena ini menyangkut tentang kebencanaan maka siapapun punya tanggung jawab untuk menangani hal itu. Terlebih sebelumnya juga sudah di bahas di Dalam Rapat dengar pendapat antara komisi v dan kementrian PUPR.
“Artinya apa yang di sampaikan pak H Irwan selaku anggota komisi V sudah direspon oleh Bapak Mentri makanya kita ada kunjungan hari ini melakukan inspeksi lapangan dan berharap ke depan bisa segera tertangani,” imbuhnya.
Tak hanya itu, nantinya pihaknya juga berencana akan mencari informasi yang berkaitan dari lahan kawasan kehutanan maupun milik perusahaan pertambangan batu bara maupun dari lahan milik masyarakat untuk di lakukan identifikasi.
“Permasalahan banjir itu, pastinya juga ada kontribusi semua dari pemilik lahan dan nanti itu kita akan telaah satu persatu, baik itu dari perusahaan maupun dari lahan masyarakat,” tutupnya. (*)
