VIRALKALTIM – Komisi A DPRD Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus memantau kesiapan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah, mulai dari Sidrap hingga Rantau Pulung.
Anggota Komisi A, Masdari Kidang, menyampaikan bahwa pemerataan layanan menjadi tantangan utama, terutama bagi wilayah yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan. Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat agar semua warga merasakan kehadiran negara secara merata.
Masdari menjelaskan bahwa di Sidrap, isu terbesar bukan soal batas wilayah, melainkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Minimnya infrastruktur pendukung membuat mobilitas warga terganggu dan pelayanan publik sering tidak berjalan optimal.
“Fokus kami di Sidrap adalah memastikan akses masyarakat membaik, karena itu menjadi pintu masuk bagi peningkatan layanan,” ujarnya.
Sementara itu, wilayah Rantau Pulung juga menjadi perhatian Komisi A mengingat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Masdari menilai, infrastruktur di wilayah tersebut memerlukan penanganan lebih serius, khususnya di bidang jalan, fasilitas administrasi, dan pelayanan pemerintahan.
“Rantau Pulung punya potensi besar, tapi harus ditopang infrastruktur yang layak,” tegasnya.
Komisi A, lanjutnya, telah menyusun agenda pengawasan langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan infrastruktur dan pelayanan yang sedang berjalan. Evaluasi berkala dianggap penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Masdari menekankan bahwa penguatan pelayanan publik juga menjadi bagian dari fokus pengawasan. Ia menerima beberapa laporan mengenai kendala administrasi, pelayanan kependudukan, serta respons instansi yang belum merata antarwilayah. Menurutnya, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kualitas pelayanan harus sama, baik itu di kota maupun di wilayah terpencil,” katanya.
Selain itu, ia mendorong peningkatan koordinasi antara OPD dan pemerintah kecamatan agar setiap program pembangunan dapat berjalan sinkron. Tidak jarang, program yang direncanakan tidak tepat sasaran karena kurangnya komunikasi antarinstansi. Komisi A disebut siap memfasilitasi pertemuan jika diperlukan.
Masdari juga menyoroti pentingnya mendengar keluhan dan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi. Baginya, masyarakat adalah pihak yang merasakan langsung kondisi di lapangan, sehingga pendapat mereka sangat berharga untuk menentukan langkah perbaikan.
“Dari Sidrap sampai Rantau Pulung, komitmen kami sama: memastikan infrastruktur layak dan pelayanan menghadirkan keadilan. Komisi A akan terus mengawal agar semua program benar-benar memberi dampak bagi warga Kutai Timur,” tutup Masdari.(dy/adv)
